Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Gembira Mahfud MD Jabat Kemenko Polhukam

Kompas.com - 23/10/2019, 13:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wiranto mengaku gembira jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sepeninggalnya, diisi Mahfud MD.

Hal tersebut disampaikan Wiranto saat melakukan serah terima jabatan dengan Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (23/10/2019).

"Senang sekali, karena pengganti saya ini, Pak Mahfud MD sudah kenal, sudah kenal lama," kata Wiranto.

Baca juga: Tunjuk Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Ini yang Ditugaskan Jokowi

Menurut Wiranto, Mahfud memiliki pengetahuan yang luas pada bidang hukum dan ketatanegaraan.

Jabatan yang pernah diemban Mahfud MD di birokrasi, cukup banyak. Antara lain, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, menteri hukum dan HAM menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid.

"Beliau ada sangat dikenal pengetahuannya luas, masalah hukum, tata negara dan jabatannya juga cukup banyak. Pernah juga waktu itu mengganti saya di Menteri Pertahanan," kata dia.

Wiranto berharap, Mahfud MD bisa memimpin Kemenko Polhukam dengan baik dan dapat bekerja dengan baik pula.

"Saya mengharapkan bahwa dengan kehadiran beliau memimpin Kemenko Polhukam, maka polhukam akan lebih bisa melakukan tugas yang lebih baik lagi," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi.

Prosesi pelantikan dimulai pukul 10.23 WIB, beberapa jam Jokowi memperkenalkan kabinetnya kepada publik.

Baca juga: Mahfud MD, Eks Ketua MK yang Dipercaya Jadi Menko Polhukam Gantikan Wiranto

Pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan presiden (Keppres) nomor 113P/2019 tentang pembentukan Kementerian Negara. Kemudian nama menteri yang ada dalam Keppres tersebut dibacakan satu per satu.

Selanjutnya dibacakan juga tiga surat Keppres Nomor 114-117 tentang pengangkatan Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala BKPM.

Jokowi lalu mengambil sumpah janji para pembantunya tersebut dan ditutup dengan menyampaikan ucapan selamat. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo memilih nama &#39;Kabinet Indonesia Maju&rsquo; untuk kabinetnya pada 2019-2024. Apa alasannya? Lima tahun lalu, Presiden Jokowi memilih nama &#39;Kabinet Kerja&#39; untuk menteri-menterinya. Bedanya, kini tugas-tugas para menteri dikerucutkan untuk menuju Indonesia maju. Presiden Jokowi mengatakan tidak ada target 100 hari untuk menteri-menterinya. Semua menteri didorong untuk mengejar prioritas yang sudah ditetapkan. <br /> #KabinetIndonesiaMaju #KabinetJokowiAmin #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com