Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra dan PKS yang Tak Lagi Sejalan...

Kompas.com - 23/10/2019, 12:17 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Kesediaan Prabowo Subianto membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat sindiran dari sejumlah partai yang dulunya bergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Bahkan PKS menilai sikap prabowo yang setuju menerima kursi menteri akan membuat sistem demokrasi di tanah air tidak sehat. #Gerindra #PKS #PrabowoSubianto

Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah, akan tercipta sistem oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu.

Ia berharap parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tetap menjadi oposisi bersama PKS.

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil, misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.

Baca juga: Prabowo Jadi Menteri, Ini Sikap Relawan dan Partai Koalisi Jokowi

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegasikan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucapnya.

Kekecewaan masyarakat

Mardani juga mengkhawatirkan munculnya kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat ketika Gerindra tak lagi menjadi oposisi.

Baca juga: Prabowo Calon Menteri, Peneliti LIPI: Buat Apa Pemilu kalau Ujungnya Kekuasaan Dibagi?

Apalagi pada pilpres lalu pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki pendukung yang solid dan militan.

"Tiap partai pasti punya strategi dan proyeksi sendiri. Walaupun ada kekhawatiran, ketika masyarakat merasa antiklimaks dalam pemilu kemarin dan manajemen kekecewaan publik ini tidak mudah," ucapnya.

Menurut Mardani, banyak elemen masyarakat berharap adanya parpol yang menjadi oposisi atau kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Baca juga: Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

Mardani pun menegaskan PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com