Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra dan PKS yang Tak Lagi Sejalan...

Kompas.com - 23/10/2019, 12:17 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemesraan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjalin selama Pilpres 2019 tampaknya mulai pudar.

Keduanya tidak lagi sejalan sebagai kekuatan oposisi yang berada di luar pemerintahan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahkan Prabowo memastikan Partai Gerindra mendapat jatah dua menteri dalam kabinet.

Baca juga: Presiden PKS: Pak Surya Paloh Ingin Bangun Silaturahim, Ajak Bertemu

Pada Selasa (22/10/2019) malam, Presiden PKS Sohibul Iman bersama sejumlah elite partainya menemui Prabowo.

Sohibul tiba di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.30 WIB.

Ia didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Sohibul menegaskan sikap politik PKS yang berbeda dengan Partai Gerindra.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi.

"Kami harus menjaga marwah demokrasi kita. Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada check and balance, jadi kalau misal teman-teman tidak memilih di luar pemerintahan, biarlah PKS di luar pemerintahan," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra.

Baca juga: Bertemu Presiden PKS, Prabowo Ungkap Alasan Gabung Pemerintahan Jokowi

Ia menghormati sikap politik Prabowo yang akhirnya bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Meski pilihan politik kami berbeda, Pak Prabowo memilih untuk di dalam kami tetap di luar, tapi kita tetap saling menghormati dan komunikasi, silaturahim tetap kami jaga," kata Sohibul.

Sohibul kemudian mengungkapkan alasan Prabowo bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden PKS: Kami Hormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Menurut dia, Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dalam pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com