Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2019, 11:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan penunjukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Untuk diketahui, pada 2016, Sri Mulyani "dibajak" Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan. Padahal, saat itu ia tengah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia.

Sri Mulyani mengaku sempat bingung saat menerima tawaran itu karena sudah merasa nyaman menjadi salah satu petinggi di bank dunia.

Pendapatannya juga jauh lebih besar ketimbang jadi menteri.

"Keputusan ini sangat mempengaruhi pribadi, keluarga dan dalam kasus saya ini mungkin mempengaruhi negara juga," ujar Sri Mulyani pada 2 Agustus 2019.

"Jadi dimensinya enggak selalu ‘Apa yang untung buat saya (jadi menteri keuangan lagi)’. Prosesnya agak kompleks ketika Pak Jokowi meminta saya bergabung dengan kabinetnya," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti, Menteri yang Dinilai Paling Layak Dipertahankan Versi Netizen

Sri Mulyani menilai tawaran menjadi Menkeu bukan hal yang menantang sebab pernah merasakannya di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada akhirnya, Sri Mulyani menerima tawaran Jokowi karena merasa tertantang untuk membenahi kondisi keuangan Indonesia, di mana APBN-nya mengalami defisit cukup lebar. 

Menteri Keuangan terbaik

Selama tiga tahun menjabat, Sri Mulyani beberapa kali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik.

Pada April 2019, Sri Mulyani didapuk sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 oleh majalah keuangan FinanceAsia.

Baca juga: Profil Menkeu Sri Mulyani, Aura Kuat Sang Srikandi...

Penghargaan tersebut merupakan ketiga kalinya diberikan FinanceAsia kepada Sri Mulyani, setelah 2017 dan 2018.

Sri Mulyani dianggap berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mencatatkan defisit anggaran terendah dalam enam tahun terakhir pada 2018, yakni 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto.

Sri Mulyani juga berhasil meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) melalui program Amnesti Pajak yang diluncurkan pada tahun 2016-2017.

Sri Mulyani pun mengantarkan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjual green bonds

Halaman:


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com