Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Untung rugi bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dibahas dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (23/10/2019), yang disiarkan di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Mampukah kabinet mendatang langsung tancap gas melaksanakan prioritas kerja yang telah dicanangkan?

Ketiadaan kekuataan riil oposisi

Dengan bergabungnya Gerindra ke dalam kabinet, maka praktis tidak ada kekuatan oposisi yang riil bagi pemerintahan Presiden Jokowi di Parlemen.

Bahkan, sebelum bergabungnya Gerindra yang memiliki 78 kursi di DPR, Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengamankan dukungan di Parlemen melalui koalisi partai-partai pendukungnya pada pilpres lalu yang menguasai lebih dari 60% kursi.

Kekuatan oposisi di Parlemen berdasarkan hitung-hitungan politik kini hanya dijalankan oleh PKS, dan kemungkinan juga oleh PAN dan Demokrat.

Kedua partai ini diprediksi akan mengambil sikap “kritis” terhadap pemerintah setelah tak diajak bergabung dalam kabinet. Gabungan suara ketiga partai tersebut di DPR kurang dari 26%.

Dalam tatanan demokrasi yang sehat, dibutuhkan kekuatan oposisi yang riil di Parlemen sebagai penyeimbang pemerintah.

Mereka menjalankan fungsi kontrol yang sifatnya horizontal terhadap pemerintah. Dalam proses pembuatan undang-undang, misalnya, tanpa oposisi yang kuat, Parlemen hanya akan menjadi tukang stempel bagi pemerintah.

Sementara itu, kehadiran Gerindra dalam kabinet tak bisa dipungkiri berpotensi menghadirkan friksi.

Seperti diberitakan, Gerindra bergabung dengan membawa konsep yang ditawarkan kepada Presiden Jokowi.

Tidak ada yang bisa memastikan konsep tersebut bisa berpadu-padan dengan konsep yang telah dimiliki oleh Jokowi dan koalisinya pada pilpres lalu.

Seperti diketahui, saat kontestasi pilpres, tidak sedikit konsep Prabowo Subianto yang memiliki perbedaan tajam dengan konsep Jokowi.

Sebut saja soal hutang, impor pangan, ataupun konsep penyaluran subsidi bagi masyarakat miskin dan pengangguran.

Kalau pun dirangkulnya Gerindra ke dalam pemerintah bukan karena masalah konseptual seperti yang digembar-gemborkan, maka wajar jika muncul spekulasi bahwa semua manuver politik ini demi kepentingan 2024.