Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Namun, Jokowi meluruskan bahwa pertemuannya dengan wakil ketua MPR itu membahas soal koalisi dan peluang masuk ke Kabinet Kerja.

"Ya ada (pembicaraan PAN masuk kabinet), tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi.

PAN dan Demokrat jadi penonton

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengakui, hingga Selasa siang belum ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo terkait Kabinet Kerja Jilid II ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri

Yandri menegaskan, PAN tidak menyodor-nyodorkan daftar nama kader untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif pak Jokowi lah. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-lobi khusus, tidak," ujarnya.

Yandri mengatakan, PAN secara otomatis akan berada di luar pemerintah jika tidak ada kader yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Baca juga: KPK Sebut Beberapa Calon Menteri Jokowi Pernah Diperiksa, Siapa Saja?

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, partainya hanya bisa menonton proses pemilihan anggota kabinet.

Pemilihan menteri, kata Ibas, adalah hak prerogatif presiden Jokowi.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden ya. Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Dipanggil ke Istana, 12 Eks Menteri Kabinet Kerja Bakal Menjabat Lagi?

"Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," sambungnya.

Ibas menegaskan, pihaknya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," pungkasnya.