Ketum PBNU: Mulai dari Pilkada DKI, Sentimen Agama dan Politik Menguat

Kompas.com - 22/10/2019, 22:06 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj dalam pidatonya di Hari Santri 2019 di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (22/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Umum PBNU Said Aqil Siraj dalam pidatonya di Hari Santri 2019 di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siraj memprediksi, sentimen agama dalam ruang politik masih akan digunakan beberapa waktu ke depan.

Dimulai dari Pilkada DKI Jakarta 2017, politik identitas kian menguat dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Sampai pada pemilihan presiden kemarin politik identitas yang memanfaatkan kedangkalan pemahaman beragama, tampaknya akan terus digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk meraih kekuasaan," kata Said dalam pidatonya di Hari Santri 2019 di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Said Aqil: Radikalisme di Indonesia Sudah Darurat


Tidak hanya itu, Said menyebut, eksklusivitas, intoleransi, dan radikalisme beragama khususnya di kalangan umat Islam semakin hari juga semakin menguat.

Sejumlah laporan penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan intoleransi dan radikalisme beragama.

Laporan survei Wahid Foundation misalnya, menyebutkan bahwa pada tahun 2017, muslim dan muslimah 57,1 persen bersikap intoleran kepada kelompok yang tidak disukai.

Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan survei tahun 2016 sebesar 51 persen.

"Bahkan sejumlah aparat sipil negara, TNI, Polri, BUMN, mulai banyak yang terpapar paham radikal. Dan ini bukan omong kosong, yang mengatakan ini tidak lain Menteri Pertahanan Jenderal Ryamizard Ryacudu," ujar Said.

Baca juga: Rais Aam PBNU: Hormati dan Taati Pemimpin yang Terpilih Secara Demokratis

Said melanjutkan, eksklusivitas, intoleransi, dan radikalisme bukan hanya merusak Islam, tetapi juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena intoleransi dan radikalisme inilah, sesama anak bangsa saling mengkafirkan, saling menyalahkan, bahkan saling memusuhi.

Selain itu, menurut Said, kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami peningkatan.

"Mereka berpandangan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Padahal, melalui Muktamar NU di Situbondo, para kiai telah memutuskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan, sila-sila yang ada dalam Pancasila merefleksikan nilai-nilai Islam," kata Said.

Dengan melakukan refleksi tentang Islam, Said berkata, masyarakat Indonesia sudah menjalankan amanat untuk menjaga Islam dan mempertahankan NKRI serta kedaulatan bangsa.

Dalam peringatan Hari Santri 2019 itu, hadir sejumlah tokoh seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, politikus Gerindra Sandiaga Uno, hingga Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X