Dari Pidato Pelantikan, Penasihat KPK Nilai Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Jelas

Kompas.com - 22/10/2019, 20:26 WIB
Penasehat KPK Budi Santoso saat ditenui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPenasehat KPK Budi Santoso saat ditenui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Budi Santoso menyatakan, komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemberantasan korupsi tidak jelas.

Ketidakjelasan itu, menurut dia, akan kembali terlihat pada periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Budi Santoso pun mencontohkan, ini terlihat dari tidak disinggungnya soal pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan usai pelantikan pada Minggu (20/10/2018).

"Komitmennya tidak jelas soal pemberantasan korupsi. Kalau tidak dijadikan agenda politik dia, maka perlu kita pertanyakan, 'Anda itu punya komitmen tidak untuk pemberantasan korupsi?'," ujar Budi saat ditemui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019).


Baca juga: Amnesty: Jokowi Luput Jawab Desakan Publik soal HAM dan Pemberantasan Korupsi

Hal ini, menurut Budi, membuat KPK tidak terlalu menaruh harapan kepada Jokowi.  Saat ini, KPK pun hanya bisa bergantung kepada masyarakat.

"Harapan kami, KPK kuat karena dukungan masyarakat. KPK hanya bergantung pada dukungan masyarakat, tidak ada harapan apa pun kepada pemerintah saat ini," kata Budi.

Kendati demikian, Budi mengapresiasi salah satu fokus Jokowi di periode kedua ini, yakni soal pemangkasan birokrasi.

Baca juga: Menteri Terjerat Kasus Korupsi Diharapkan Tak Terulang

Menurut dia, memangkas birokrasi akan mengurangi risiko korupsi karena tak harus melewati banyak pintu untuk mengurus sesuatu.

"Itu poin positif yang saya nilai. Tapi jelasnya, saya tidak tahu," kata dia.

Dalam pidato kenegaraan Jokowi pada Minggu (20/10/2019) lalu, Jokowi menyebutkan lima prioritas yang akan dilakukan dalam periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

Kelima prioritas itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X