Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Sofyan Djalil, Menteri ATR yang Kembali Dipanggil ke Istana

Kompas.com - 22/10/2019, 19:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) menemui Presiden Joko Widodo.

Ia akan kembali masuk ke dalam kabinet kerja jilid 2 di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pria kelahiran Aceh Timur, 23 September 1953 itu punya jam terbang cukup tinggi sebagai pemimpin kementerian.

Sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada era SBY pula, Sofyan pernah menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia.

Baca juga: Mengenal Sofyan Djalil, Orang Pertama Menjabat Lima Pos Menteri Berbeda

Sementara itu, di Kabinet Kerja, Sofyan telah mencicipi tiga kementerian.

Pada 2014, begitu kabinet baru diumumkan, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kemudian, saat presiden melakukan reshuffle tahun 2015, ia dipindahkan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas hingga 2016.

Baru pada 2016 hingga saat ini, ia menduduki posisi Menteri ATR.

Pada periode kedua SBY, Sofyan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis (Telstra) Kantor Wakil Presiden Budiono.

Ia membantu Wapres dalam kajian, perumusan dan evaluasi berbagai kebijakan strategis, antara lain, pembangunan Infrastruktur, pendidikan dan reformasi birokrasi.

Selama menjabat Menteri Kominfo dan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1, ia menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo.

Salah satunya yakni menerapkan sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif, pertama kalinya di Indonesia.

Dikutip dari situs Kementerian ATR, sebagai Menteri BUMN, Sofyan melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi juga secara agresif merekrut eksekutif professional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.

Baca juga: Sofyan Djalil Turut Dipanggil Presiden ke Istana

Dalam masa jabatan yang pendek di Kementerian Kordinator Perekonomian, ia mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian yang merupakan tema utama dari program pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

Sementara itu, dalam jabatannya di Bappenas, ia telah memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral.

Selain di bidang birokrasi, pengalaman Sofyan di dunia swasta juga cukup luas.

Selama satu periode absen dari tugas pemerintahan, ia menjabat sebagai komisaris utama beberapa perusahaan, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Trimegah Securities, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia, dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.

Ia juga menjadi penasihat di berbagai perusahaan lokal dan multinasional.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com