Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 18:20 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, peluang Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dari pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat tipis.

Adi menilai, sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis 10 Oktober lalu.

Namun, menurut dia, Demokrat tetap punya ganjalan, yakni kemungkinan tidak ada restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY. 

"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Konflik di antara Megawati dan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004.

Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden. Sementara itu, SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY pun mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.

SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla lalu memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik. 

Suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh.

Agar suara Demokrat naik, menurut dia, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.

Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, itu akan membuat Demokrat kembali kuat sehingga memudahkan jalan bagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres pada tahun 2024.

"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.

Baca juga: Setelah NasDem dan Demokrat, Denny Indrayana Cari Dukungan ke PKS dan Gerindra Maju Pilkada Kalsel

Sejak Senin (21/10/2019) sampai hari ini, Jokowi secara bergantian memanggil nama-nama calon menteri.

Ada sejumlah nama dari kalangan profesional dan nama dari partai politik. Namun, sejauh ini belum ada nama dari Demokrat yang dipanggil Jokowi ke istana sebagai calon menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com