Jokowi Diingatkan Tak Perbanyak Wakil Menteri pada Periode Keduanya

Kompas.com - 22/10/2019, 17:33 WIB
Diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/ DYLAN APRIALDO RACHMANDiskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tak memperbanyak posisi wakil menteri pada periode kedua pemerintahannya.

Menurut dia, jika posisi wakil menteri diperbanyak, akan tidak konsisten dengan upaya Jokowi memangkas birokrasi.

"Saya menjadi bingung ketika di satu sisi eselon itu yang biasanya masing-masing kementerian minimal ada 4, dan berencana dipangkas, di sisi lain kalau kita baca edaran yang berkembang proyeksi yang beredar luas, hampir semua kementerian, itu kan ada wakil menteri gitu kan," kata Enny dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jokowi, kata Enny, jangan sampai terjebak pada upaya mengakomodasi kepentingan politik semata jika berencana memperbanyak posisi wakil menteri.

Baca juga: Jokowi Bakal Pangkas Eselon ASN, Ini Dampaknya Kata Kemendagri

Jokowi harus memastikan bahwa posisi wakil menteri ada di kementerian-kementerian yang memang memiliki cakupan kerja yang luas dan kompleks.

"Ini (jika posisi wakil menteri diperbanyak) kalau terjadi itu salah satu yang harus kita pertanyakan, bagaimana ceritanya ada efisiensi birokrasi dengan memangkas eselon tapi justru menghidupkan wakil menteri," kata dia. 

"Memang ada beberapa kementerian yang memang eskalasi cakupannya sangat luas butuh wakil menteri, tapi kalau semuanya ada wakil kemudian di sisi lain ada pemangkasan eselonisasi birokrasi, ya enggak lucu juga," ucap Enny.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Ia juga menganggap, jika Jokowi berupaya memperbanyak posisi wakil menteri hanya demi mengakomodasi kepentingan partai-partai, akan tidak konsisten dengan upaya Jokowi memangkas birokrasi.

"Jadi tidak pada tempatnya di satu pihak eselon birokrasi itu dipangkas, tetapi saat yang lain jabatan wakil menteri diperbanyak. Mudah-mudahan itu hanya isu saja dan tidak terjadi di periode kedua Pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Struktur Eselon Dipangkas, Proses Audit Pun Perlu Disederhanakan

Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, keberadaan eselon I-IV di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X