Penasihat Sebut KPK Tak Berharap ke Pemerintah Baru

Kompas.com - 22/10/2019, 16:40 WIB
Penasehat KPK Budi Santoso saat ditenui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPenasehat KPK Budi Santoso saat ditenui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Budi Santoso menyampaikan bahwa saat ini KPK hanya bisa bergantung kepada masyarakat dan tidak memiliki berharap kepada pemerintah saat ini.

Hal tersebut disampaikan Budi Santoso dalam sebuah diskusi bertajuk "Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Periode Kedua Jokowi" yang digelar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (22/10/2019).

"Harapan kami, KPK kuat karena dukungan masyarakat. KPK hanya bergantung pada dukungan masyarakat, tidak ada harapan apa pun kepada pemerintah saat ini," kata Budi.

Dia mengatakan, KPK terus berupaya membuktikan kinerja pemberantasan korupsi dengan melakukan berbagai operasi tangkap tangan (OTT).

Ini terus dilakukan selama revisi terhadap UU KPK tersebut belum efektif.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa merasakan perbedaan bagaimana kinerja KPK sebelum diterapkan revisi UU yang baru dengan sesudahnya.

"Jadi masyarakat yang akan membandingkannya. Kami juga sampai sekarang masih menunggu perppu," kata dia.

Menurut Budi, harapan kepada pemerintah di bawah periode kedua Joko Widodo (Jokowi) bersama Ma'ruf Amin ini sudah pupus karena untuk menerbitkan Perppu KPK belum juga dilakukan.

Saat ini, kata dia, KPK sedang dalam posisi mempersiapkan masa transisi dari UU KPK sebelumnya ke UU KPK yang sudah direvisi. KPK juga sudah membentuk tim transisi untuk hal ini.

"Kondisi  saat ini masih persiapan masa transisi. Belum jelas ke depan mau seperti apa, tapi kami OTT terus," kata dia.

UU KPK hasil revisi telah secara resmi berlaku pada 17 Oktober 2019.

Meskipun tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, akan tetapi UU berlaku setelah 30 hari disahkan pada 17 September 2019 lalu.

Kini UU tersebut telah memiliki nomor, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X