Politisi PDI-P Juliari Batubara Diminta Jadi Menteri di Bidang Sosial Kemanusiaan

Kompas.com - 22/10/2019, 15:19 WIB
Politisi PDI-P Juliari Batubara usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi kementerian yang akan diisi KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi PDI-P Juliari Batubara usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi kementerian yang akan diisi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Juliari Batubara memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Usai bertemu dan berbincang dengan Jokowi, Ari, sapaannya, mengaku diminta Jokowi membantu di bidang sosial.

"Presiden menyampaikan beberapa poin penting pada pertemuan. Khususnya beberapa program pengentasan kemiskinan juga bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan," ujar Ari.

Baca juga: Berkemeja Putih, Wabendum PDI-P Juliari Batubara Penuhi Panggilan Jokowi

"Juga respons-respons lebih cepat dan lebih komprehensif dan antisipatif terhadap kemungkinan bencana alam," lanjut dia.

Saat ditanya apakah Presiden menunjuknya sebagai Menteri Sosial, ia enggan menjawab.

Ari mengatakan hal tersebut menjadi otoritas Presiden untuk mengumumkannya pada Rabu (23/10/2019) pagi.

"Saya belum bisa kasih keterangan lebih detail. Dalam waktu dekat pada saat ditugaskan bisa segera pelajari dengan cepat dan eksekusi program cepat tepat. Saya kira itu satu tugas yang tidak mudah," lanjut dia.

Baca juga: Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Maruf

Kedatangan Juliari Batubara ini menyusul sejumlah tokoh sebelumnya yang berdatangan ke Istana sejak Senin kemarin.

Sebagian tokoh yang hadir mengaku ditawari menjadi menteri oleh Jokowi.

Tokoh yang dipanggil Senin kemarin yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Baca juga: Juliari Batubara, Calon Menteri Pertama PDI-P yang Dipanggil Jokowi

Tampak hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta wakilnya Edhy Prabowo.

Selasa ini sendiri, hadir mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lalu, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X