Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadjroel Rachman Jadi Juru Bicara Presiden

Kompas.com - 22/10/2019, 15:07 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fadjroel Rachman mengaku sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus. Tugas Fadjroel adalah sebagai juru bicara.

Fadjroel menyebut keputusan presiden terkait penugasannya ini sudah diteken oleh Jokowi.

"Sudah (ditandatangani Keppresnya), (sebagai) Juru Bicara Presiden," kata Fadjroel saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2019).

Pada Senin kemarin, Fadjroel juga sudah berkomunikasi dengan Jokowi terkait tugas barunya ini. Ia menyampaikan harapan agar bisa bekerjasama dengan awak media.

Baca juga: Dapat Tugas dari Jokowi, Fadjroel Belum Mau Mundur dari Adhi Karya

"Nanti saya minta bantuan kepada teman-teman baik dari wartawan, mudah-mudahan bisa diterima dan kita bisa bekerja sama," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Fadjroel juga mengatakan belum mau mundur dari jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya.

Ia akan memastikan dulu apakah tugas yang diberikan Jokowi ini membuatnya dilarang rangkap jabatan atau tidak.

"Akan dibicarakan lebih jauh soal tugas yang diberikan, apakah harus mundur atau tetap berada di sana. Belum ada pembicaraan lebih jauh," ucap Fadjroel.

Sebelum masuk Istana Kepresidenan, Pria kelahiran Banjarmasinm Kalimantan Selatan, 17 Januari 1964 merupakan Komisaris Utama PT Adhi Karya.

Fadjroel menyelesaikan strata satu di Jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dia melanjutkan studi jenjang S2 dan S3 di program Manajemen Keuangan dan Moneter Fakultas Ekonomi Universias Indonesia.

Fadjroel merupakan salah satu aktivis pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Baca juga: Fadjroel Rachman Beri Sinyal Masuk Kabinet, Ini Profil Singkatnya...

Dukungan tersebut juga diberikan saat Jokowi maju bersama dengan Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.

Sejak masih mahasiswa, ia sudah cukup aktif dalam pergerakan mahasiswa.

Bahkan, ia menjadi salah satu aktivis yang turut menuntut turunnya presiden kedua RI, Soeharto pada 1998.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com