PKS: Kami Tanggung Jawab kepada Konstituen Untuk Tetap Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan sikap partainya yang akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi bersikap sebagai oposisi.

Hal itu, kata Mardani, merupakan bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: PKS Tegaskan Akan Jadi Oposisi yang Kritis Konstruktif

Menurut Mardani, banyak pemilih PKS yang berharap adanya parpol oposisi sebagai kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sebab Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu ia berharap parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni PAN dan Demokrat, tetap menjadi oposisi.

"PKS dengan segala kerendahan hati akan berjuang istiqomah dalam barisan oposisi," kata Mardani.

"Kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi, karena memang ketika kampanye, proposal pembangunan kita berbeda dengan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi," tutur dia.

Baca juga: Sinyal Kuat Gerindra Gabung Pemerintah, PKS Tak Merasa Ditinggalkan

Sebelumnya diberitakan, jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.