Menteri Baru Jokowi Disarankan Jangan Rangkap Jabatan, Ini Alasannya

Kompas.com - 22/10/2019, 13:39 WIB
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaDirektur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan agar jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 Presiden Joko Widodo yang terbentuk nanti, tak rangkap jabatan dalam aspek apapun.

Enny menegaskan, hal itu demi mencegah risiko terjadinya konflik kepentingan ketika yang bersangkutan sudah bertugas sebagai menteri.

"Yang paling utama, ketika mereka sudah bersedia memenuhi amanah dari presiden menjadi menteri, mestinya seluruh atribut dan jabatan sebelumnya semuanya ditinggalkan dan dirinya fokus menenuhi panggilan tugas kenegaraan," kata Enny dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Fokus SDM, Kabinet Jokowi Jilid 2 Diharap Tak Sekadar Usung Program Pragmatis

Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diproyeksikan akan masuk dalam kabinet Jokowi lagi.

Enny memandang kemampuan dan kepemimpinan Airlangga yang sebelumnya menjadi Menteri Perindustrian memang tidak diragukan lagi.

Namun demikian, Airlangga juga harus meyakinkan kepada publik luas bahwa ia bebas dari konflik kepentingan. Apalagi ketika nantinya menjadi menteri di sektor yang strategis.

Kemudian, lanjut Enny, rangkap jabatan juga termasuk pada calon menteri berlatar belakang pengusaha.

Misalnya, pengusaha Erick Thohir, Founder Gojek Indonesia Nadiem Makarim dan pendiri sekaligus Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama. Mereka juga harus meninggalkan jabatan sebelumnya.

"Kita tidak membedakan apakah dia berasal dari partai, pengusaha, profesional, akademisi atau siapapun. Jadi menurut saya itu (tidak rangkap jabatan) paling penting," ujar Enny.

"Ini untuk memastikan bahwa menteri yang diangkat kredibel dan bisa membangun kembali trust masyarakat," lanjut dia.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. Ia mengingatkan, mereka yang ditunjuk Jokowi tidak boleh rangkap jabatan.

Baca juga: Jokowi Susun Kabinet, Rupiah Menguat

"Seperti pimpinan partai politik itu harus memilih, tidak boleh dibiarkan tetap menjabat sebagai ketua umum partai tapi saat yang sama menjadi menteri. Sudah pasti muncul konflik kepentingan," kata dia.

Ia juga meminta Jokowi untuk tegas bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya harus loyal kepada dirinya saja.

"Kalau enggak, nanti enggak sehat tata kelola pemerintahannya. Ada yang punya loyalitas ganda di situ. itu kan mesti dihindari," kata dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X