Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunjuk Jadi Menteri, Suharso Mengaku Dibolehkan Jokowi Rangkap Jabatan

Kompas.com - 22/10/2019, 12:54 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengakui ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri di kabinet kerja. Suharso pun menyatakan tak akan mundur dari pimpinan PPP karena dibolehkan oleh Jokowi.

"Kata Presiden tidak apa-apa (rangkap jabatan)," kata Suharso usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Terkait posisinya menjadi menteri apa, Suharso belum mau buka-bukaan.

Baca juga: Wasekjen PPP: Pertemuan Suharso Monoarfa dengan Prabowo sebagai Kunjungan Balasan

Namun ia mengaku berbicara dengan Jokowi tentang ekonomi secara umum, ketenagakerjaan, industri, riset teknologi, inovasi dan lainnya.

Selain itu ia juga diminta menyusun roadmap perencanaan ekonomi. Ia juga turut membahas pembentukan badan otoritas pemindahan ibu kota dengan Presiden.

"Besok akan dijelaskan (pos menteri apa)," kata Suharso.

Baca juga: Berkemeja Putih, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa Tiba di Istana

Kebijakan Jokowi yang memperbolehkan menterinya rangkap jabatan di partai politik ini berbeda saat ia menyusun kabinet bersama Jusuf Kalla pada 2014 lalu.

Saat itu Jokowi tidak mau menteri rangkap jabatan di parpol.

Namun, kebijakan itu mulai berubah seiring dengan masuknya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ke kabinet Jokowi-JK.

Baca juga: Jokowi Izinkan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, Ini Alasannya

Pernah jadi menteri

Suharso Monoarfa merupakan Plt Ketua Umum PPP, menggantikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31 Oktober, 64 tahun silam ini, merupakan politisi senior partai berlambang kabah itu.

Baca juga: Romahurmuziy Hormati Penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum PPP

Suharso saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Suami Nurhayati Effendi ini hanya dua tahun menjabat sebagai Menpera. Dia mengundurkan diri pada 17 Oktober 2011 karena alasan pribadi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com