Siti Nurbaya Tetap Jabat Menteri LHK

Kompas.com - 22/10/2019, 12:37 WIB
Politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Siti Nurbaya Bakar tetap menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di periode kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Siti sendiri usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Siti mengaku sudah meminta izin Presiden untuk mengumumkan hal ini.

"Saya minta izin Bapak, apa boleh saya sebutkan. Oke khusus Bu Siti boleh disebutkan, ada kewajiban penugasan melanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan," kata Siti kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Giliran Eks Menteri LHK Siti Nurbaya Tiba di Istana

Politisi Nasdem ini lalu memaparkan sejumlah program yang akan ia lakukan di periode keduanya.

Termasuk langkah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Siti Nurbaya adalah politisi Nasdem kedua yang menyambangi Istana hari ini. Sebelum Siti, ada mantan gubernur Sulawesi Selatan dua periode Syahrul Yasin Limpo. 

Syahrul ditunjuk Jokowi menjadi menteri di bidang pertanian. 

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Diminta Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertanian

Pernah ditegur

Siti Nurbaya pernah ditegur Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor Juli lalu.

Teguran tersebut terkait dengan investasi yang masih terhambat lantaran permasalahan perizinan di lapangan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X