Fokus SDM, Kabinet Jokowi Jilid 2 Diharap Tak Sekadar Usung Program Pragmatis

Kompas.com - 22/10/2019, 12:26 WIB
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaDirektur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berharap jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 Presiden Joko Widodo tak sekadar mengusung program pragmatis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Enny menyatakan, untuk menghasilkan produk berdaya saing, SDM selaku penghasil produk itu harus berkualitas.

"Subyeknya yang menghasilkan produk itu harus berkualitas, yaitu SDM-nya. SDM itu memang investasi jangka panjang. Kemarin presiden berkomitmen vocational program untuk mengejar berbagai ketertinggalan SDM, nah apakah salah? Tidak," kata Enny dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Maruf

Tapi, Enny menyatakan, program vokasi pada dasarnya hanya menyelesaikan masalah SDM yang bersifat jangka pendek. Menurut dia, ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

"Untuk menjadi SDM unggul yang menghasilkan produktivitas tinggi tidak hanya ujungnya dikasih pelatihan, berbagai macam program short course, tapi mereka harus benar-benar fisiknya kuat sehat jasmani dan rohani," kata dia.

Ia pun menyinggung peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index tahun 2019 di sektor kesehatan yang menempati peringkat 96.

Sehingga, investasi sektor kesehatan demi meningkatkan kualitas SDM dinilainya penting.

"Dan juga memang pendidikan dan budaya itu satu kesatuan karena budaya itulah yang akan membentuk sebuah karakter bangsa," katanya.

Enny menegaskan, SDM tak cukup sekadar cerdas dan memiliki keahlian, melainkan juga harus berkarakter.

Ia mengingatkan, praktik intoleransi dan ancaman radikalisme masih menjadi aspek yang harus diperhatikan pula oleh jajaran kabinet Jokowi nanti.

Baca juga: Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Terapkan Politik Akomodatif

"Problem intoleransi, radikalisme dan sebagainya mestinya tidak terjadi kalau pendidikan karakternya baik dan dimulai sejak dini. Sehingga kalau berbicara ekonomi memang tak hanya an sich ekonomi saja," ujar dia.

"Komitmen membangun SDM unggul tidak hanya terjebak program pragramatis jangka pendek tapi harus concern memperbaiki investasi sumber daya manusia kita," sambungnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X