JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di bidang pertahanan merupakan keputusan yang wajar.
Bambang mengatakan, posisi itu cocok untuk Prabowo yang merupakan mantan Danjen Kopassus.
"Masuknya Pak Prabowo sementara ini yang saya dengar di-plot sebagai Menhan, ya itulah kompetensi beliau di bidang pertahanan. Diharapkan Indonesia ke depan memiliki pertahanan yang kuat dan bisa disegani di Asia dan global," kata Ketua MPR ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Baca juga: Ganjar: Ramalan Santri tentang Prabowo Jadi Kenyataan
Bambang menilai, masuknya Prabowo ke Kabinet Kerja Jilid II adalah rekonsiliasi politik yang ingin diciptakan Jokowi untuk stabilitas pemerintahannya lima tahun mendatang.
Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
"Walaupun sesungguhnya rekonsiliasi sudah tercipta di parlemen. Tapi mungkin ingin diperkuat di kabinet pemerintah," ujarnya.
Selain Prabowo, Bambang mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga layak menjadi menteri di sektor pertanian.
Menurut dia, Partai Gerindra memiliki konsep pertanian yang bagus.
"Termasuk kompetensi Edhy Prabowo atau Gerindra di sektor pertanian, ketika saya dan pimpinan MPR bertemu, beliau menyampaikan pandangan dan visi terhadap pertanian ke depan harus swasembada," tuturnya.
Baca juga: Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Maruf
"Jadi menurut saya, kalau gerindra masuk di sektor pertanian itu bukan omong kosong, mereka punya konsep yang menurut saya luar biasa bagus," sambungnya.
Selanjutnya, Bambang mengatakan, bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf tak akan membuat sistem checks and balance di DPR menjadi buruk.
Bambang meyakini partai-partai dalam koalisi pemerintah akan tetap mengkritisi kebijakan dan program pemerintah.
"Saya yakin tidak menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah, karena yang dikritik kan bukan presiden, tapu kebijakan dan langkah-langkah para menteri. Justru kita berharap para menteri ke depan bekerja lebih keras lagi agar presiden tidak dikritik di Parlemen," pungkasnya.
