Bambang Soesatyo Nilai Prabowo Punya Kompetensi di Bidang Pertahanan

Kompas.com - 22/10/2019, 12:14 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar  Bambang Soesatyo menilai, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di bidang pertahanan merupakan keputusan yang wajar.  

Bambang mengatakan, posisi itu cocok untuk Prabowo yang merupakan mantan Danjen Kopassus.

"Masuknya Pak Prabowo sementara ini yang saya dengar di-plot sebagai Menhan, ya itulah kompetensi beliau di bidang pertahanan. Diharapkan Indonesia ke depan memiliki pertahanan yang kuat dan bisa disegani di Asia dan global," kata Ketua MPR ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Ganjar: Ramalan Santri tentang Prabowo Jadi Kenyataan


Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Bambang menilai, masuknya Prabowo ke Kabinet Kerja Jilid II adalah rekonsiliasi politik yang ingin diciptakan Jokowi untuk stabilitas pemerintahannya lima tahun mendatang.

"Walaupun sesungguhnya rekonsiliasi sudah tercipta di parlemen. Tapi mungkin ingin diperkuat di kabinet pemerintah," ujarnya.

Selain Prabowo, Bambang mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga layak menjadi menteri di sektor pertanian.

Menurut dia, Partai Gerindra memiliki konsep pertanian yang bagus.

"Termasuk kompetensi Edhy Prabowo atau Gerindra di sektor pertanian, ketika saya dan pimpinan MPR bertemu, beliau menyampaikan pandangan dan visi terhadap pertanian ke depan harus swasembada," tuturnya.

Baca juga: Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Maruf

"Jadi menurut saya, kalau gerindra masuk di sektor pertanian itu bukan omong kosong, mereka punya konsep yang menurut saya luar biasa bagus," sambungnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf tak akan membuat sistem checks and balance di DPR menjadi buruk.

Bambang meyakini partai-partai dalam koalisi pemerintah akan tetap mengkritisi kebijakan dan program pemerintah.

"Saya yakin tidak menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah, karena yang dikritik kan bukan presiden, tapu kebijakan dan langkah-langkah para menteri. Justru kita berharap para menteri ke depan bekerja lebih keras lagi agar presiden tidak dikritik di Parlemen," pungkasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X