Bambang Soesatyo Nilai Prabowo Punya Kompetensi di Bidang Pertahanan

Kompas.com - 22/10/2019, 12:14 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar  Bambang Soesatyo menilai, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di bidang pertahanan merupakan keputusan yang wajar.  

Bambang mengatakan, posisi itu cocok untuk Prabowo yang merupakan mantan Danjen Kopassus.

"Masuknya Pak Prabowo sementara ini yang saya dengar di-plot sebagai Menhan, ya itulah kompetensi beliau di bidang pertahanan. Diharapkan Indonesia ke depan memiliki pertahanan yang kuat dan bisa disegani di Asia dan global," kata Ketua MPR ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Ganjar: Ramalan Santri tentang Prabowo Jadi Kenyataan

Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Bambang menilai, masuknya Prabowo ke Kabinet Kerja Jilid II adalah rekonsiliasi politik yang ingin diciptakan Jokowi untuk stabilitas pemerintahannya lima tahun mendatang.

"Walaupun sesungguhnya rekonsiliasi sudah tercipta di parlemen. Tapi mungkin ingin diperkuat di kabinet pemerintah," ujarnya.

Selain Prabowo, Bambang mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga layak menjadi menteri di sektor pertanian.

Menurut dia, Partai Gerindra memiliki konsep pertanian yang bagus.

"Termasuk kompetensi Edhy Prabowo atau Gerindra di sektor pertanian, ketika saya dan pimpinan MPR bertemu, beliau menyampaikan pandangan dan visi terhadap pertanian ke depan harus swasembada," tuturnya.

Baca juga: Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Maruf

"Jadi menurut saya, kalau gerindra masuk di sektor pertanian itu bukan omong kosong, mereka punya konsep yang menurut saya luar biasa bagus," sambungnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf tak akan membuat sistem checks and balance di DPR menjadi buruk.

Bambang meyakini partai-partai dalam koalisi pemerintah akan tetap mengkritisi kebijakan dan program pemerintah.

"Saya yakin tidak menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah, karena yang dikritik kan bukan presiden, tapu kebijakan dan langkah-langkah para menteri. Justru kita berharap para menteri ke depan bekerja lebih keras lagi agar presiden tidak dikritik di Parlemen," pungkasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Nasional
Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X