Menanti Peran Kiai Ma’ruf Amin

Kompas.com - 22/10/2019, 11:33 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

INI merupakan kali kedua Nahdlatul Ulama ( NU) menempatkan wakilnya di kursi eksekutif pemerintahan dengan posisi strategis.

Setelah sebelumnya Gus Dur menjabat presiden Indonesia, kini giliran KH Ma’ruf Amin menempati posisi yang kurang lebih serupa, sebagai wakil presiden.

Keduanya merupakan Kiai penting NU dengan masing-masing pernah memegang posisi krusial dalam roda organisasi.

Gusdur pernah mengarsiteki NU sejak tahun 1984 hingga era reformasi, sementara KH Ma’ruf Amin pernah memegang kendali Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2015-2020.

Posisi ini menurut laporan NU Online kemudian diambil alih oleh KH Miftachul Akhyar melalui hasil rapat pleno pada Sabtu, 22 September 2018 sebagai tindak lanjut pencalonan KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Warisan Gusdur sebagai presiden

Sepak terjang kiai dalam pentas politik nasional memang ditunggu-tunggu akan memberikan warna lain kepemimpinan.

Kehadirannya diandalkan sebab diharapkan mampu mengelaborasi sentuhan religiusitas atas nilai-nilai keagamaannya sebagai solusi persoalan umat yang kompleks.

Di masa kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden, mesti singkat, ia mampu memberikan warna perubahan khususnya dalam hal inklusivitas ide keberagamaan.

Ia berhasil menyelesaikan beragam persoalan intoleransi dan diskriminasi dalam dinamika politik yang terjadi pasca-reformasi.

Kelak, banyak orang mengelukannya sebagai peletak fondasi praktik toleransi dan tokoh pluralisme Indonesia.

Di masa Gus Dur pula, persoalan diskriminasi etnis minoritas Tionghoa yang mewabah bertahun-tahun dapat diselesaikan.

Ide-ide Gus Dur yang ia instal dalam kebijakan bernegara, secara ontologi memang tidak terlepas dari khazanah keislaman NU yang ia resapi.

Warisan Gusdur di NU

Misalnya, di masa kepemimpinan Gus Dur, ia berhasil membawa NU kembali kepada khittah-nya sebagai organisasi kemasyarakatan setelah beberapa tahun upaya tersebut selalu gagal.

Khittah ini penting bagi NU karena kembali membebankan organisasi dan elitenya untuk lebih peka terhadap persoalan umat di akar rumput ketimbang asyik berselancar di dunia politik praktis.

Seperti dilansir dari buku Khittah dan Khidmah NU, beberapa khittah ini juga menyangkut sikap kemasyarakatan NU yang terdiri dari 4 prinsip ideologi ahlu sunnah wal jama’ah:

Pertama yakni Tawassuth dan I’tidal, artinya NU berupaya untuk selalu bersikap moderat, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak condong pada satu sisi ekstrem, dan berbuat adil secara konsisiten.

Kedua, Tasamuh, atau toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam hal keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X