Menanti Peran Kiai Ma’ruf Amin

Kompas.com - 22/10/2019, 11:33 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

INI merupakan kali kedua Nahdlatul Ulama ( NU) menempatkan wakilnya di kursi eksekutif pemerintahan dengan posisi strategis.

Setelah sebelumnya Gus Dur menjabat presiden Indonesia, kini giliran KH Ma’ruf Amin menempati posisi yang kurang lebih serupa, sebagai wakil presiden.

Keduanya merupakan Kiai penting NU dengan masing-masing pernah memegang posisi krusial dalam roda organisasi.

Gusdur pernah mengarsiteki NU sejak tahun 1984 hingga era reformasi, sementara KH Ma’ruf Amin pernah memegang kendali Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2015-2020.

Posisi ini menurut laporan NU Online kemudian diambil alih oleh KH Miftachul Akhyar melalui hasil rapat pleno pada Sabtu, 22 September 2018 sebagai tindak lanjut pencalonan KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Warisan Gusdur sebagai presiden

Sepak terjang kiai dalam pentas politik nasional memang ditunggu-tunggu akan memberikan warna lain kepemimpinan.

Kehadirannya diandalkan sebab diharapkan mampu mengelaborasi sentuhan religiusitas atas nilai-nilai keagamaannya sebagai solusi persoalan umat yang kompleks.

Di masa kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden, mesti singkat, ia mampu memberikan warna perubahan khususnya dalam hal inklusivitas ide keberagamaan.

Ia berhasil menyelesaikan beragam persoalan intoleransi dan diskriminasi dalam dinamika politik yang terjadi pasca-reformasi.

Kelak, banyak orang mengelukannya sebagai peletak fondasi praktik toleransi dan tokoh pluralisme Indonesia.

Di masa Gus Dur pula, persoalan diskriminasi etnis minoritas Tionghoa yang mewabah bertahun-tahun dapat diselesaikan.

Ide-ide Gus Dur yang ia instal dalam kebijakan bernegara, secara ontologi memang tidak terlepas dari khazanah keislaman NU yang ia resapi.

Warisan Gusdur di NU

Misalnya, di masa kepemimpinan Gus Dur, ia berhasil membawa NU kembali kepada khittah-nya sebagai organisasi kemasyarakatan setelah beberapa tahun upaya tersebut selalu gagal.

Khittah ini penting bagi NU karena kembali membebankan organisasi dan elitenya untuk lebih peka terhadap persoalan umat di akar rumput ketimbang asyik berselancar di dunia politik praktis.

Seperti dilansir dari buku Khittah dan Khidmah NU, beberapa khittah ini juga menyangkut sikap kemasyarakatan NU yang terdiri dari 4 prinsip ideologi ahlu sunnah wal jama’ah:

Pertama yakni Tawassuth dan I’tidal, artinya NU berupaya untuk selalu bersikap moderat, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak condong pada satu sisi ekstrem, dan berbuat adil secara konsisiten.

Kedua, Tasamuh, atau toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam hal keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X