SOROT POLITIK

Perempuan Politisi Golkar Bicara soal Keterwakilan Perempuan di Kabinet

Kompas.com - 22/10/2019, 10:32 WIB
Kesatuan Perempuan Partai Golkar peduli dengan keterwakilan perempuan dari kabinet Jokowi-Maruf Amin 2019-2024 berfoto bersama usai pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR, Jakarta , Minggu (20/10/2019). DOK. Humas Partai GolkarKesatuan Perempuan Partai Golkar peduli dengan keterwakilan perempuan dari kabinet Jokowi-Maruf Amin 2019-2024 berfoto bersama usai pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR, Jakarta , Minggu (20/10/2019).

KOMPAS.com - Selepas pelantikan, Presiden Joko Widodo langsung memanggil sejumlah tokoh, baik dari kalangan profesional maupun politisi yang berpotensi membantu pemerintahannya.

Politisi dari Partai Golkar pun sudah menghadap Presiden Jokowi sejak Senin (21/10/2019).

Mencermati perkembangan rekrutmen menteri yang dilakukan Presiden, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) mendukung langkah Joko Widodo yang memperhatikan keterwakilan perempuan di kabinet.


"KPPG mendukung dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas sikap Presiden RI Joko Widodo yang akan memberi alokasi atau porsi satu perempuan dari Partai Golkar yang akan bergabung di kabinet ke depan," kata Ketua KPPG Hetifah Sjaifudian dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Perempuan politisi Partai Golkar yang tergabung dalam KPPG siap menyumbangkan kader perempuan potensial, dengan kapasitas, profesionalitas, dedikasi, dan integritas yang telah teruji untuk ikut berkiprah mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024DOK. Humas Partai Golkar Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024

“Hal ini sejalan juga dengan suara organisasi perempuan yang peduli tentang representasi perempuan di politik dalam hal ini di kabinet,” ujarnya.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun mengimbau, Partai Golkar dan seluruh komponen bangsa untuk terus berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan yang bermakna dalam setiap sendi kehidupan bernegara demi kemajuan bangsa.

“Perempuan hendaknya jangan hanya dijadikan alat untuk mendulang suara, namun perlu diberi kesempatan ketika menyusun posisi strategis di legislatif maupun eksekutif,” ujar Hetifah .

Sebelumnya, Presiden Jokowi memiliki 8 menteri perempuan di Kabinet Kerja 2014-2019. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X