SOROT POLITIK

Perempuan Politisi Golkar Bicara soal Keterwakilan Perempuan di Kabinet

Kompas.com - 22/10/2019, 10:32 WIB
Kesatuan Perempuan Partai Golkar peduli dengan keterwakilan perempuan dari kabinet Jokowi-Maruf Amin 2019-2024 berfoto bersama usai pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR, Jakarta , Minggu (20/10/2019). DOK. Humas Partai GolkarKesatuan Perempuan Partai Golkar peduli dengan keterwakilan perempuan dari kabinet Jokowi-Maruf Amin 2019-2024 berfoto bersama usai pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR, Jakarta , Minggu (20/10/2019).

KOMPAS.com - Selepas pelantikan, Presiden Joko Widodo langsung memanggil sejumlah tokoh, baik dari kalangan profesional maupun politisi yang berpotensi membantu pemerintahannya.

Politisi dari Partai Golkar pun sudah menghadap Presiden Jokowi sejak Senin (21/10/2019).

Mencermati perkembangan rekrutmen menteri yang dilakukan Presiden, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) mendukung langkah Joko Widodo yang memperhatikan keterwakilan perempuan di kabinet.

"KPPG mendukung dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas sikap Presiden RI Joko Widodo yang akan memberi alokasi atau porsi satu perempuan dari Partai Golkar yang akan bergabung di kabinet ke depan," kata Ketua KPPG Hetifah Sjaifudian dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Perempuan politisi Partai Golkar yang tergabung dalam KPPG siap menyumbangkan kader perempuan potensial, dengan kapasitas, profesionalitas, dedikasi, dan integritas yang telah teruji untuk ikut berkiprah mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024DOK. Humas Partai Golkar Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024

“Hal ini sejalan juga dengan suara organisasi perempuan yang peduli tentang representasi perempuan di politik dalam hal ini di kabinet,” ujarnya.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun mengimbau, Partai Golkar dan seluruh komponen bangsa untuk terus berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan yang bermakna dalam setiap sendi kehidupan bernegara demi kemajuan bangsa.

“Perempuan hendaknya jangan hanya dijadikan alat untuk mendulang suara, namun perlu diberi kesempatan ketika menyusun posisi strategis di legislatif maupun eksekutif,” ujar Hetifah .

Sebelumnya, Presiden Jokowi memiliki 8 menteri perempuan di Kabinet Kerja 2014-2019. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X