Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonsiliasi Pasca-Pilpres yang Berujung Pembagian Jatah Kursi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 10:25 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.

Baca juga: PPP Yakin Prabowo Tak Akan Khianati Jokowi

Jatah dua kursi menteri untuk Partai Gerindra tidak bisa dilepaskan dari wacana rekonsiliasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Saat itu tersiar kabar Presiden Jokowi akan bertemu dengan Prabowo untuk menurunkan ketegangan para pendukungnya pasca-pilpres.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pertemuan keduanya akan dilakukan pada Juli.

Kabar pertemuan itu menuai pro dan kontra. Mereka yang menolak kebanyakan berasal dari kelompok pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sementara pihak yang pro menekankan pentingnya proses rekonsiliasi sosial agar masyarakat tak lagi terpecahbelah. Artinya, pertemuan itu jangan hanya digunakan sebagai ajang untuk berbagi kekuasaan atau jatah kursi menteri.

Baca juga: Pengakuan Para Calon Menteri, dari Nadiem Makarim Hingga Prabowo Subianto

Andre pun meminta agar sejumlah pihak tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Andre menegaskan bahwa pertemuan itu murni sebagai wadah untuk bersilaturahim.

"Saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa. Artinya bahwa silaturahim itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri ya ataupun politik dagang sapi. Tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," kata Andre.

Pertemuan MRT

Pertemuan Jokowi-Prabowo akhirnya terlaksana pada Sabtu (13/7/2019) di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Mereka sempat berpelukan dan bersalaman ketika bertemu. Prabowo pun sempat memberikan hormat kepada Presiden Jokowi.

Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Baca juga: Gerindra: Kami Tidak Mengejar-ngejar Kursi Menteri...

Mereka sempat berbincang sebentar dan tertawa. Namun tidak terdengar apa yang mereka bincangkan.

Setelah itu Presiden Jokowi dan Prabowo sama-sama menaiki MRT kemudian bertolak ke stasiun Senayan.

Seusai memberikan pernyataan pers selama sekitar 10 menit, Jokowi dan Prabowo berjalan kaki menuju mal FX, Senayan, untuk santap siang bersama.

Menurut Prabowo, pertemuan di atas MRT itu digagas oleh Presiden Jokowi.

Saat memberikan keterangan, Prabowo mengakui dirinya telah bersaing secara keras dengan rivalnya Presiden Joko Widodo. Tak jarang mereka pun saling melontarkan kritik.

Namun, kata Prabowo, hal itu dilakukan dalam kerangka politik dan demokrasi.

Baca juga: Rangkaian Cerita Kubu Prabowo di Balik Pertemuan MRT dengan Jokowi..

"Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadsng saling mengritik itu tuntutan politik dan demokrasi," ujar Prabowo.

Meski saling melontarkan kritik, Prabowo menegaskan hal itu tidak menghilangkan hubungan persahabatannya dengan Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi merupakan momen untuk menyampaikan hal-hal baik untuk membangun bangsa.

"Kita tetap dalam kerangka keluarga besar RI. Kita sama-sama anak bangsa. Kita sama-sama patriot dan sama-sama ingin berbuat terbaik untuk bangsa," kata Prabowo.

Tak Lagi Oposisi

Pertemuan MRT itu kemudian dibahas dalam Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Selain membahas hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi, Prabowo juga akan membahas dua opsi sikap partainya dalam lima tahun ke depan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com