Wakil Ketua DPR Sebut Koalisi Gemuk Jokowi Bisa Jadi Masalah

Kompas.com - 22/10/2019, 09:51 WIB
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin saat ditemui di media center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin saat ditemui di media center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pemerintah punya sejumlah pekerjaan rumah pasca pelantikan Presiden 20 Oktober 2019.

Salah satunya, mendamaikan kepentingan para elite politik. Besarnya gerbong politik Presiden Joko Widodo saat ini, kata Azis, bukan tidak mungkin menjadi masalah jika tak dirawat dengan baik.

"Di satu sisi bisa menjadi keunggulan yang luar biasa. Tapi bila salah merawatnya, kelebihan muatan ini akan menjadi beban dan pada tahap tertentu bukan tidak mungkin bisa menjadi masalah yang memberatkan langkah pemerintahan ke depan," kata Aziz dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2019).

Baca juga: Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Tidak hanya itu, Aziz mengatakan, penting bagi pemerintah segera membersihkan sampah politik yang berserakan pasca Pemilu 2019.

Aziz mengakui bahwa proses tersebut memang menimbulkan konflik politik di tengah masyarakat, mulai dari kalangan akar rumput hingga kelas menengah.

"Sebagaimana kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, segregasi kedua kelompok ini bisa meningkat tinggi hingga ke titik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Aziz.

Tidak hanya itu, Aziz mengatakan, sikap kritis masyarakat juga harus dihidupkan kembali.

Hal ini menyusul bergabungnya partai yang semula oposisi, kemudian merapat ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Merunut Benih Perceraian Nasdem dengan Koalisi Jokowi

"Harus diakui, bahwa bersatunya elit politik saat ini, sebenarnya sebuah preseden buruk bagi demokrasi. Itu sebabnya, oposisi tetap dibutuhkan," kata Aziz.

Beberapa pihak yang bisa mengambil sikap kritis itu misalnya, kelompok civil society seperti mahasiswa, kelompok pro demokrasi, aktifis HAM dan lingkungan, hingga aktivis anti korupsi.

Namun demikian, menurut Aziz, pemerintah tetap harus menyediakan kanal khusus untuk menjaga kritik tidak ditunggangi oleh kelompok tidak bertanggungjawab yang bisa membahayakan situasi keamanan nasional.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X