Kompas.com - 22/10/2019, 09:51 WIB
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin saat ditemui di media center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin saat ditemui di media center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pemerintah punya sejumlah pekerjaan rumah pasca pelantikan Presiden 20 Oktober 2019.

Salah satunya, mendamaikan kepentingan para elite politik. Besarnya gerbong politik Presiden Joko Widodo saat ini, kata Azis, bukan tidak mungkin menjadi masalah jika tak dirawat dengan baik.

"Di satu sisi bisa menjadi keunggulan yang luar biasa. Tapi bila salah merawatnya, kelebihan muatan ini akan menjadi beban dan pada tahap tertentu bukan tidak mungkin bisa menjadi masalah yang memberatkan langkah pemerintahan ke depan," kata Aziz dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2019).

Baca juga: Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Tidak hanya itu, Aziz mengatakan, penting bagi pemerintah segera membersihkan sampah politik yang berserakan pasca Pemilu 2019.

Aziz mengakui bahwa proses tersebut memang menimbulkan konflik politik di tengah masyarakat, mulai dari kalangan akar rumput hingga kelas menengah.

"Sebagaimana kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, segregasi kedua kelompok ini bisa meningkat tinggi hingga ke titik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Aziz.

Tidak hanya itu, Aziz mengatakan, sikap kritis masyarakat juga harus dihidupkan kembali.

Hal ini menyusul bergabungnya partai yang semula oposisi, kemudian merapat ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Merunut Benih Perceraian Nasdem dengan Koalisi Jokowi

"Harus diakui, bahwa bersatunya elit politik saat ini, sebenarnya sebuah preseden buruk bagi demokrasi. Itu sebabnya, oposisi tetap dibutuhkan," kata Aziz.

Beberapa pihak yang bisa mengambil sikap kritis itu misalnya, kelompok civil society seperti mahasiswa, kelompok pro demokrasi, aktifis HAM dan lingkungan, hingga aktivis anti korupsi.

Namun demikian, menurut Aziz, pemerintah tetap harus menyediakan kanal khusus untuk menjaga kritik tidak ditunggangi oleh kelompok tidak bertanggungjawab yang bisa membahayakan situasi keamanan nasional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X