Komnas HAM Minta Jokowi Hentikan Kekerasan di Papua

Kompas.com - 22/10/2019, 09:45 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan permasalahan di tanah Papua dinilai menjadi salah satu tantangan di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah kekerasan dan HAM di Papua membutuhkan perhatian serius oleh Jokowi.

"Penanganan permasalahan Papua. Papua ini harus mendapatkan perhatian serius supaya permasalahan kekerasan bisa dihentikan, permasalahan-permasalahan HAM bisa ditangani dan diselesaikan," kata Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Ucapan Selamat kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dari Asmat Papua

Selain itu, tantangan lainnya adalah terkait kemajuan aspek HAM di Tanah Air.

Menurut dia, hal itu harus menjadi agenda serius bagi Jokowi. Amiruddin menuturkan bahwa masalah HAM akan semakin rumit jika tidak diselesaikan.

"Pemajuan HAM harus menjadi agenda yang serius. Jika tidak, ya maka permasalahan HAM akan semakin rumit. Terutama pemenuhan rasa keadilan untuk korban dan keluarganya," ujar dia.

Baca juga: Sayonara Jusuf Kalla dan Keresahan soal Papua

Diketahui, dalam pelantikan sebagai Presiden periode 2029-2024, Jokowi menyampaikan lima program prioritasnya.

Kelimanya, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X