JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan permasalahan di tanah Papua dinilai menjadi salah satu tantangan di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah kekerasan dan HAM di Papua membutuhkan perhatian serius oleh Jokowi.
"Penanganan permasalahan Papua. Papua ini harus mendapatkan perhatian serius supaya permasalahan kekerasan bisa dihentikan, permasalahan-permasalahan HAM bisa ditangani dan diselesaikan," kata Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).
Baca juga: Ucapan Selamat kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dari Asmat Papua
Selain itu, tantangan lainnya adalah terkait kemajuan aspek HAM di Tanah Air.
Menurut dia, hal itu harus menjadi agenda serius bagi Jokowi. Amiruddin menuturkan bahwa masalah HAM akan semakin rumit jika tidak diselesaikan.
"Pemajuan HAM harus menjadi agenda yang serius. Jika tidak, ya maka permasalahan HAM akan semakin rumit. Terutama pemenuhan rasa keadilan untuk korban dan keluarganya," ujar dia.
Baca juga: Sayonara Jusuf Kalla dan Keresahan soal Papua
Diketahui, dalam pelantikan sebagai Presiden periode 2029-2024, Jokowi menyampaikan lima program prioritasnya.
Kelimanya, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.