Kompas.com - 22/10/2019, 08:00 WIB
Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras dok. KemensosSekjen Kementerian Sosial Hartono Laras

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemensos menempati peringkat pertama dari 86 kementerian dan lembaga.

Penyerapan anggaran Kemensos mencapai 88,64 persen per 18 Oktober 2019.

Menurut dia, angka itu juga lebih tinggi dari persentase nilai rata-rata nasional sebesar 66,36 persen.

"Capaian ini meningkat dibanding capaian pada periode sama pada 2018 yaitu 79,07 persen," ucap dia dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Pastikan BPNT Aman, Kemensos Sambangi Desa Bontomatene

Dalam mengelola anggaran, lanjut dia, Kemensos melakukannya dengan hati-hati, profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemensos harus bisa memastikan penyaluran anggaran bisa tepat sasaran dan menjawab kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPK).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, imbuh dia, angka kemiskinan di Indonesia berhasil diturunkan hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Ia mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 9,82 persen, lalu menurun menjadi 9,66 persen per September 2018, dan berlanjut pada Juli 2019 menjadi 9,41 persen.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Nduga dalam 4 Tahap

"Capaian ini tidak lepas dari peningkatan kinerja dari unsur pimpinan dan staf di Kemensos. Baik itu di level kepala satuan kerja, yakni para dirjen atau pejabat eselon I, dan juga para pejabat struktural dan para staf," kata Hartono.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, Hartono mengatakan Kemensos berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut yakni pada 2016, 2017, dan 2019.

Serta maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah masuk pada level tiga dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kemensos juga menorehkan prestasi terkait inovasi layanan publik," lanjut Hartono.

Baca juga: Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Anggaran terus meningkat

Atas prestasi tersebut, Hartono memastikan bahwa Kemensos akan mendapatkan kenaikan alokasi pagu anggaran pada 2020.

Kenaikan itu didapatkan Kemensos secara konsisten sejak 2018, pada tahun tersebut Kemensos mendapatkan alokasi sebesar Rp39,11 triliun, lalu pada 2019 meningkat menjadi Rp58,98 triliun atau meningkat 26 persen.

“Pads 2020, anggaran Kemensos meningkat lagi menjadi Rp 62,77 triliun,” terang Hartono.

Dengan kenaikan anggaran itu, Hartono berharap dapat dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para PPKS untuk diwujudkan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di semua satuan kerja dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X