TII: Kapolri dan Jaksa Agung Periode Kedua Jokowi Harus Bebas dari Politik

Kompas.com - 22/10/2019, 07:15 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia ( TII) Dadang Trisasongko berharap Presiden Joko Widodo memilih orang yang bebas dari kepentingan politik untuk mengisi kursi jabatan Kepala Polri dan Jaksa Agung.

"Presiden menempatkan orang yang tepat di pucuk pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung. Bebaskan dua lembaga penegak hukum ini dari pengaruh politik dari manapun," kata Dadang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Iqbal Sebut Kemungkinan Tito Karnavian Dapat Jabatan Baru

Kedua jabatan itu, lanjut Dadang, harus memenuhi kriteria kompeten di bidangnya, punya integritas tinggi dan memiliki visi misi pencegahan korupsi di internal lembaganya sendiri.

"Pengalaman periode pertama di mana ada dua anggota kabinetnya yang terjerat kasus korupsi tidak boleh terulang kembali," tutur Dadang.

Sebagai informasi, eks Menteri Sosial Idrus Marham divonis tiga tahun penjara karena menerima hadiah dalam proyek PLTU Riau-1, meski Idrus tidak dalam kapasitas menteri ketika jadi tersangka.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Baca juga: Membaca Wajah Kabinet Jokowi Jilid 2 dari Mereka yang Dipanggil ke Istana...

Dadang menekankan kriteria baik dan bersih saja tidak cukup untuk menjadi pembantu Presiden. Tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi di lembaganya sendiri.

"Pada periode kedua ini, orang baik dan bersih saja tidak cukup memimpin kementerian atau lembaga pemerintah/negara lainnya, tetapi juga komitmen dan kemampuan mencegah dan memberantas korupsi di organisasinya. Kinerja para anggota kabinetnya harus diukur dari situ," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi pada Senin kemarin, memanggil sejumlah orang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka yang dipanggil disebut-sebut akan mengisi formasi Kabinet Kerja Jilid 2 periode 2019-2024.

Baca juga: Giliran Kapolri Tito Karnavian Datang ke Istana Kepresidenan

Beberapa tokoh yang dipanggil, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Tampak hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta wakilnya Edhy Prabowo. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X