TII: Kapolri dan Jaksa Agung Periode Kedua Jokowi Harus Bebas dari Politik

Kompas.com - 22/10/2019, 07:15 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia ( TII) Dadang Trisasongko berharap Presiden Joko Widodo memilih orang yang bebas dari kepentingan politik untuk mengisi kursi jabatan Kepala Polri dan Jaksa Agung.

"Presiden menempatkan orang yang tepat di pucuk pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung. Bebaskan dua lembaga penegak hukum ini dari pengaruh politik dari manapun," kata Dadang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Iqbal Sebut Kemungkinan Tito Karnavian Dapat Jabatan Baru

Kedua jabatan itu, lanjut Dadang, harus memenuhi kriteria kompeten di bidangnya, punya integritas tinggi dan memiliki visi misi pencegahan korupsi di internal lembaganya sendiri.

"Pengalaman periode pertama di mana ada dua anggota kabinetnya yang terjerat kasus korupsi tidak boleh terulang kembali," tutur Dadang.

Sebagai informasi, eks Menteri Sosial Idrus Marham divonis tiga tahun penjara karena menerima hadiah dalam proyek PLTU Riau-1, meski Idrus tidak dalam kapasitas menteri ketika jadi tersangka.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Baca juga: Membaca Wajah Kabinet Jokowi Jilid 2 dari Mereka yang Dipanggil ke Istana...

Dadang menekankan kriteria baik dan bersih saja tidak cukup untuk menjadi pembantu Presiden. Tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi di lembaganya sendiri.

"Pada periode kedua ini, orang baik dan bersih saja tidak cukup memimpin kementerian atau lembaga pemerintah/negara lainnya, tetapi juga komitmen dan kemampuan mencegah dan memberantas korupsi di organisasinya. Kinerja para anggota kabinetnya harus diukur dari situ," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi pada Senin kemarin, memanggil sejumlah orang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka yang dipanggil disebut-sebut akan mengisi formasi Kabinet Kerja Jilid 2 periode 2019-2024.

Baca juga: Giliran Kapolri Tito Karnavian Datang ke Istana Kepresidenan

Beberapa tokoh yang dipanggil, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Tampak hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta wakilnya Edhy Prabowo. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X