Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Nasdem Jadi Oposisi, Sekjen PDI-P: Itu Dinamika

Kompas.com - 21/10/2019, 21:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto tidak mempermasalahkan jika Partai Nasdem keluar dari koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan menjadi pihak oposisi.

"Setiap partai punya platform politik masing-masing, kita punya etika di dalam menjalankan posisi politik sebagai partai yang ada di dalam pemerintahan. Sikap kritis memang diperlukan karena demokrasi memang memerlukan kritik," ujar Hasto saat ditemui dalam acara perayaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024 di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Ketua DPP: Nasdem Tak Masalah Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Calon Menteri

Hasto mengatakan, Paloh berkomitmen menghormati hak prerogatif presiden. Mengenai sinyal Paloh bahwa Nasdem akan menjadi pihak oposisi, ia menyebut itu bagian dari dinamika politik. 

"Tentu itu jadi dinamika. Demokrasi kan membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat. Itu sehat dalam dinamika koalisi," kata Hasto. 

Sebelumnya, Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sinyal tersebut dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh selepas menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10).

Baca juga: Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...

Hari ini, Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan. Hingga pukul 16.30, ada sebelas orang yang menyambangi Istana.

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.

Surya sebelumnya menyatakan, bila semua partai menjadi koalisi pemerintahan, dikhawatirkan sistem check and balance akan hilang.

Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.

"Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com