Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Rachmad Gobel Dukung Pidato Jokowi Soal Regulasi Cipta Lapangan Kerja

Kompas.com - 21/10/2019, 19:35 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pada Minggu (20/10/2019) Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan pada periode keduanya sebagai Presiden RI. Salah satu isi pidato Jokowi adalah akan membuat Regulasi Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel mengatakan pembuatan Regulasi Cipta Lapangan Kerja memang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

"Pasalnya, saat ini banyak undang-undang yang tumpang tindih,” ujar Rachmad Gobel usai acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Rachmad mencontohkan, beberapa undang-undang itu terkait regulasi yang memudahkan orang berinvestasi di Indonesia. Padahal, regulasi ini nanti akan mendorong terbukanya lapangan kerja.

“Namun di sisi lain, tidak jarang aturan tentang investasi berubah-ubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi calon investor yang juga berdampak pada keterbatasan lapangan pekerjaan,” imbuh dia.

Dorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan

Rachmad melanjutkan, Regulasi Cipta Lapangan Kerja juga akan mendorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan.

“Indonesia merupakan negara agraris yang sangat luas wilayah lautnya, sehingga harus ada nilai tambah yang bisa diambil. Hal inilah yang akan kami dorong ke depan,” ujar Politisi asal daerah pemilihan Gorontalo ini.

Ia berpendapat jika pengembangan sektor pertanian dan kelautan akan membuat Indonesia dapat membangun industri pangan. Ini merupakan salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

Sementara itu, untuk pengembangan sektor manufaktur, menurut Rachmad, hal itu sudah otomatis masuk ke dalam era industri 4.0.

Baca juga: Begini Urutan Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Kemarin

“(Pengembangan) itu semua secara langsung juga bisa ikut mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam negeri. Belum lagi industri kecil yang berbasis budaya, seperti handycraft, mebel,” lanjut dia.

Rachmad melanjutkan, berdasarkan keterangan koleganya, setiap peningkatan 1 miliar dollar AS, dapat tumbuh 100.000 pekerja. Belum lagi sektor industri-industri lainnya.

Bagi dia, Indonesia harusnya bisa menjadi eksportir nomor satu. Namun, saat ini prestasi tersebut masih kalah dari Vietnam dan negara lain.

“Oleh karena itulah saya akan mendukung pemerintah mengembangkan industri UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran,” tambah Rachmad.

Sambut positif pidato Presiden Jokowi

Sebelumnya, Rachmad juga menyambut positif seluruh isi pidato kebangsaan pertama Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, pidato itu menjadi harapan dan keinginannya dari keberlanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi yang kali ini berpasangan Wakil Presiden Ma’ruf.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Politisi Partai Nasdem itu melanjutkan, pidato kenegaraan tersebut menunjukkan jika Presiden Jokowi benar-benar ingin memaksimalkan kabinetnya.

“Bagaimana saat ini kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan selama berpuluh-puluh tahun dan ini menurut saya sangat positif,” ungkap Rachmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com