Sidang Praperadilan Imam Nahrawi Ditunda 2 Pekan hingga 4 November

Kompas.com - 21/10/2019, 15:05 WIB
Suasana  sidang praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi  di PN Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOSuasana sidang praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di PN Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda dua minggu sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Imam merupakan tersangka kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

"Persidangan ini Insya Allah kita buka kembali pada Senin 4 November 2019," ujar hakim tunggal Elfian dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: KPK Siap Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi


Dalam sidang perdana tersebut, pihak Imam diwakili kuasa hukum, Saleh. Sedangkan pihak KPK tidak hadir.

Saleh sempat meminta hakim untuk menunda paling lambat satu minggu. Namun, Elfian menolak karena ada kegiatan dalam satu minggu ke depan.

"Kita sudah berusaha minta kebijaksanaan majelis hakim, tapi nyatanya tetap bersikukuh ditunda dua minggu karena ada kegiatan. Padahal harusnya bisa lebih cepat penanganan pra peradilannya," ujar Saleh.

Adanya pengajuan praperadilan dari Imam, lanjutnya, bukan karena ingin menentang KPK. Saleh menegaskan, praperadilan adalah hak konstitusi yang dimiliki Imam.

"Pak Imam ini sama sekali tidak menantang KPK, tapi menggunakan haknya karena putusan MK Nomor 21 tahun 2014 memberikan hak seseorang tersangka untuk mengajukan praperadilan, ini mas Imam lagi menggunakan haknya," pungkas Saleh.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Imam Nahrawi

Sebelumnya, Imam mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dilansir dari situs http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Jumat, Imam mendaftarkan permohonan praperadilan pada Selasa (8/10/2019). Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Ada beberapa petitum permohonan praperadilan Imam Nahrawi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X