Gerindra: Kami Tidak Mengejar-ngejar Kursi Menteri...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa partainya tidak dalam posisi mengejar-ngejar kursi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Gerindra menyerahkan apakah ada kadernya  yang menempati kursi menteri atau tidak kepada Presiden Jokowi sendiri.

"Kami tidak dalam posisi yang mengejar-ngejar dan sebagainya. Sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Jokowi yang terbaik bagaimana," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

Baca juga: Serahkan Kabinet ke Jokowi, Nasdem Tak Masalah jika Gerindra Gabung Pemerintah

Riza mengatakan, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi lebih menginginkan Partai Gerindra berada di luar lingkar kekuasaan.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi lebih ingin Gerindra membantunya di pemerintahan periode kedua.

Oleh sebab itu, partainya tidak akan meminta-minta jabatan menteri kepada Presiden Jokowi dan menyerahkannya ke tangan Jokowi.

Apabila Presiden Jokowi ingin Partau Gerindra membantu pemerintah, Riza memastikan bahwa partainya siap untuk merapat.

Baca juga: Relawan Kecewa Jokowi Masukkan Gerindra ke Kabinet Kerja Jilid 2

"Kalau diminta (membantu pemerintah) sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo, siap membantu pemerintahan, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan siap membantu pemerintahan ke depan," kata Riza.

Ketika ditanya apakah Partai Gerindra menyiapkan kadernya untuk duduk di kursi menteri, Riza membantahnya. Kata Riza, Presiden Jokowi sudah mengetahui siapa kader Gerindra yang layak menjadi pembantunya.

"Saya kira, kalau memang nanti Partai Gerindra diajak bergabung, Pak Jokowi juga cukup tahu siapa kader-kader terbaik Partai Gerindra yang dianggap pantas dan mumpuni di kabinet ke depan," ujar Riza.

"Juga pos-pos terbaik di mana," lanjut dia.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga soal Jokowi Pilih Menteri dari Gerindra

Diketahui, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, hingga saat ini, Prabowo belum memutuskan sikap politik secara tegas mengenai wacana koalisi atau oposisi.