Serahkan Kabinet ke Jokowi, Nasdem Tak Masalah jika Gerindra Gabung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate tak mempersoalkan jika Gerindra benar-benar bergabung ke koalisi pemerintahan.

Menurut Johnny, kewenangan koalisi sepenuhnya berada di tangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Kita ini menyerahkan sepenuhnya pada keputusan presiden ya, Nasdem dari awal menghargai hak perogatif presiden tidak saja dalam tatanan normatif, tapi dalam tataran komitmen politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Bertemu Relawan, Jokowi Akui Ada Menteri dari Gerindra di Kabinet Kerja Jilid 2

Johnny meyakini, sebelum memutuskan koalisi pemerintahannya, Jokowi dan Ma'ruf telah melalui banyak pertimbangan.

Pertimbangan itu terkait dengan visi dan misi presiden, serta program-program yang akan dijalankan dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Saat ditanya apakah Nasdem merasa terancam jika Gerindra benar-benar bergabung ke koalisi, Johnny tak mau banyak berkomentar.

Ia menyebut, menunggu keputusan dari Jokowi dan Ma'ruf soal koalisi pemerintahan.

"Kalau itu tentu saya tidak bisa komentari, sebelum mengetahui keputusan bagaimana keputun presiden. Pasti ada plus dan minus, hanya sikap Nasdem yang utama adalah solidaritas kita sebagai bangsa," kata Johnny.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga soal Jokowi Pilih Menteri dari Gerindra

Sinyal bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi kian menguat beberapa waktu terakhir.

Hal ini terlihat dari safari politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

Bergabung

Sebelumnya, Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania Imannuel Ebenezer mengungkapkan, Presiden Jokowi membenarkan bahwa kader Gerindra akan menjabat sebagai menteri.

"Di-iya-kan oleh presiden, presiden menegaskan bahwa Gerindra masuk," kata Imannuel seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2019) malam.

Menurut Immanuel, Jokowi juga mengungkapkan bahwa selain Gerindra, tak ada partai oposisi lain yang masuk kabinet. Sebab, Jokowi ingin tetap ada oposisi di parlemen.

Baca juga: Soal Peluang Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Kami Tahu Diri

"Yang jelas partai selain Gerindra tidak ada. Tapi, ya hampir semua partai ini mau masuk, mereka pengennya masuk. Tapi Presiden punya pertimbangan, enggak bisa," kata Immanuel.

"Tadi Presiden menegaskan kalau semua masuk dalam pemerintahan, itu tidak baik dalam demokrasi, itu tidak baik dalam demokrasi. Presiden menegaskan itu," katanya