Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Kompas.com - 21/10/2019, 09:46 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan Presiden Jokowi harus memilih menteri yang berani mengambil keputusan yang bersifat terobosan dan inovatif.

"Pemilihan menteri seperti itu penting guna mewujudkan percepatan janji program Presiden Jokowi yang disampaikan saat pidato pertama," ujar Kamrussamad seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).

Kamrussad sendiri mengatakan itu usai menghadiri Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden Jokowi, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Apa yang disampaikannya merupakan tanggapan atas pidato pertama Jokowi  setelah mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pidato itu, Presiden Joko Widodo memaparkan Harapan Indonesia 2045.

Mimpi besar Presiden Jokowi

Jokowi menargetkan Indonesia akan menjadi lima besar negara maju dunia pada 2045 dengan pendapatan perkapita Rp 27 juta per bulan atau Rp 325 juta per tahun.

Selanjutnya, posisi kemiskinan ditargetkan mendekati 0 persen dengan pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai 7 miliar dollar AS.

Kamrussamad melanjutkan, ini merupakan sebuah mimpi besar. Menurut dia, Jokowi berusaha menunjukkan roadmap masa depan Indonesia untuk 25 tahun ke depan atau 100 tahun kemerdekaan.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Jokowi pun memiliki waktu lima tahun untuk bisa memiliki andil dalam pembuktian arah pembangunan Indonesia ke depan tersebut.

Ada lima fokus prioritas Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan, dua di antaranya adalah SDM unggul dan infrastrutktur yang menghubungkan akses produksi ke distribusi.

Tiga fokus lainnya adalah sederhanakan regulasi dengan usulkan Undang Undang Cipta Lapangan kerja, Undang Undang Pemberdayaan UMKM, dan peyederhanaan birokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com