Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Kompas.com - 20/10/2019, 22:04 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menerima kunjungan Wakil Presiden China Wang Qhisan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (21/10/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Maruf Amin menerima kunjungan Wakil Presiden China Wang Qhisan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (21/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan tiga tamu negara di hari pertama menjabat sebagai orang kedua di republik.

Ia menerima kunjungan Wakil Presiden China Wang Qhisan, Wakil Presiden Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh, dan Wakil Presiden Myanmar Henry Van Thio.

Ma'ruf menerima ketiganya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Mereka ingin berkenalan sekaligus mereka menyampaikan salam dari pemerintahnya. Dan yang penting meningkatkan kerja sama persahabatan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, dan investasi," ujar Ma'ruf usai menerima kunjungan ketiga tamu negara tersebut.


Baca juga: Pemerintahan Jokowi-Maruf Bakal Banyak Tantangan...

Ma'ruf menilai kunjungam ketiganya sangat penting untuk mensukseskan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lewat program-program yang sudah ada.

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas SDM bersama China, Indonesia akan melanjutkan kerja sama di bidang pendidikan formal maupun vokasi.

Baca juga: Pantun Ketua MPR saat Pelantikan Jokowi-Maruf Jadi Trending Topic

"Kunjungan mereka sangat penting, guna mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia. Kalau dengan Tiongkok tinggal kita memperbesar dan memperkuat kerja sama, khususnya bidang pendidikan formal maupun pendidikan vokasi," ujar dia.

"Memang Pak Jokowi menyampaikan dalam pidato pelantikan yaitu akan memperbesar investasi, memprioritaskan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X