Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Kompas.com - 20/10/2019, 20:31 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku hingga saat ini dirinya belum diajak bicara dengan Presiden Joko Widodo terkait penyusunan kabinet.

Sementara, Presiden Jokowi berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada Senin (21/10/2019).

"Sampai menit ini (belum diajak bicara). Tidak tahu malam ini atau besok ada perubahan saya enggak tahu. Saya belum bicara, Nasdem belum diajak bicara," ujar Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Victor Laiskodat Siap Jadi Menteri LHK


Paloh juga enggan menjawab saat ditanya mengenai pos kementerian apa yang diharapkan diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Partai Nasdem.

Ia menyerahkan keputusan soal kabinet sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.

"Saya terserah pada presiden, itu kan konsekuensi dukungan tanpa syarat kan begitu, enggak usah banyak tanya-tanya," kata Paloh.

Baca juga: Surya Paloh: Nasdem Paling Lucu, Enggak Dikasih Tahu Dapat Menteri Apa

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan memperkenalkan menteri-menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II pada Senin (21/10/2019) besok.

Acara perkenalan tersebut, kata Jokowi, juga akan dihadiri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin.

"Besok pagi akan saya kenalkan," ujar Jokowi di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta pada Minggu (20/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X