Jokowi Sebut Laporan Menteri Sering Tak Sesuai dengan Aduan Rakyat

Kompas.com - 20/10/2019, 16:40 WIB
Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019). KOMPAS TVPresiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sering mendapatkan laporan dari para menterinya bahwa sebuah program atau kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi prinsip akuntabilitas

Namun, ketika ia mengecek langsung ke lapangan, Jokowi masih saja mendapatkan aduan bahwa kebijakan tersebut tak sebaik yang didengarnya dari menteri.

Demikian diungkapkan Jokowi dalam pidato pertama usai pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019 -2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, sebuah anggaran telah dibelanjakan dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya 'program sudah terlaksana, Pak'," ujar Jokowi.


"Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," lanjut dia.

Baca juga: Ini Bunyi Sumpah Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin

Jokowi menegaskan bahwa dalam bekerja, harus mempunyai orientasi pada hasil yang nyata.

"Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi sering mengingatkan kepada para pembantunya untuk tidak hanya membuat kebijakan, namun semestinya juga memastikan kebijakan itu dirasakan positif oleh rakyat.

"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan. Tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan,
menikmati hasil pembangunan," ujar Jokowi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X