Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Duduk Sederet dengan SBY

Kompas.com - 20/10/2019, 15:48 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri duduk satu baris dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Momen itu terjadi di dalam acara pelantikan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Berdasarkan siaran langsung Kompas TV, Megawati tampak duduk di kursi depan.

Baca juga: Kapolri Beri Lampu Hijau Aksi Unjuk Rasa Usai Pelantikan Presiden 2019

Di sisi kanan Mega, duduk istri Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani, Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu Negara Iriana.

Sementara, di sisi kirinya, duduk sang putri yang juga merupakan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz.

Di samping Hamzah Haz, duduk SBY bersama Wakil Presiden ke-11 RI Boediono.

Baca juga: Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Akhirnya Dimulai, Molor Hampir Satu Jam

Dengan demikian, tempat duduk Mega dan SBY terpaut dua orang saja.

Tak diketahui apakah SBY dan Megawati terlibat diskusi atau tidak.

Diketahui, hubungan SBY dengan Megawati pernah diisukan kurang harmonis.

Konflik di antara Megawati dengan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004.

Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden. Sementara SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY pun mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.

Baca juga: Geledah Mobil di Hotel, Polisi Temukan Senjata Tajam dan Undangan Pelantikan Jokowi-Maruf

SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla, kemudian memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Pada Juli 2018, SBY sempat angkat bicara soal hubungan dirinya dengan Megawati.

"Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur belum pulih, masih ada jarak," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya di Kuningan, Jakarta. 

 

Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim PDI-P memperoleh jatah menteri terbanyak di kabinet Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin. Hasto mengklaim Jokowi telah menentukan nama-nama menteri, dan kader PDI-P mendominasi posisi menteri dari partai politik.<br /> <br /> Meski demikian, Hasto enggan menyebut jumlah dan nama menteri dari kader PDI-P. Menurutnya, pengurus parpol sudah mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Joko Widodo.<br /> <br /> Bagi Hasto, ada 5 pintu untuk menjadi menteri dari partai politik, profesional,kepala daearah, dan ASN, serta dari tokoh masyarakat.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com