Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Prabowo jadi Menteri Jokowi, Ini Jawaban Fadli Zon...

Kompas.com - 20/10/2019, 14:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II.

"Nanti, kita lihat saja," ujar Fadli saat dijumpai di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Wartawan pun bertanya lagi soal cerita yang pernah diungkapkan Prabowo, yaitu tentang mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward.

Baca juga: PDI-P Berharap Dapat Jatah Menteri di Bidang Ini...

Cerita itu diketahui disampaikan Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Fadli, pernyataan Prabowo itu hanyalah perumpamaan bahwa di dalam politik, ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok.

"Itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya," ungkap Fadli.

Fadli juga menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Saya kira, kalau soal kementerian itu kan urusan presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya presiden, jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk bentuk kabinet,” kata Fadli.

Baca juga: PPP Serahkan soal Jatah Menteri Sepenuhnya kepada Jokowi

Sementara, posisi Gerindra lima tahu mendatang, apakah sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada Prabowo Subianto.

"Ya belum tahu, kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra, kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap, baik itu berkoalisi atau berada di luar pemerintah," tambah Fadli. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (19/10) malam. Mendapat kawalan dari Paspampres, Jokowi mengecek kesiapan jelang pelantikan dirinya bersama Ma&#39;ruf Amin. Persiapan terus dilakukan di ruang paripurna di Gedung MPR/DPR RI Senayan, yang menjadi tempat pelantikan presiden dan wakil presiden.<br /> Untuk memantau kesiapan jelang pelantikan besok, kita akan menuju ke Gedung DPR/MPR sudah ada Jurnalis KompasTV, Iryanda Mardanuz.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com