4 Alasan Pelantikan Presiden Diprediksi Berjalan Aman

Kompas.com - 20/10/2019, 07:27 WIB
Foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin Dok.SETNEGFoto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, di Gedung MPR/DPR pada Minggu (20/9/2019) siang ini diyakini berjalan aman dan lancar.

Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Bandung, Muradi, memaparkan setidaknya ada 4 alasan yang membuat acara kenegaraan tersebut bakal berlangsung kondusif.

Pertama, titik kulminasi massa sudah selesai pada 30 November sampai 1 Oktober yang lalu.

“Karenanya tidak akan ada lagi kulminasi massa di Jakarta pada hari ini” kata Muradi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10/2019) malam.

Kedua, lanjut Muradi, soal ancaman teror dalam tiga bulan terakhir juga sudah dilakukan antisipasi dengan penyisiran, sehingga potensi para teroris melakukan aksi bom dan sebagainya terbilang kecil.

“Terkait kasus terakhir penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, polisi juga telah melakukan penyisiran para teroris ini," kata Muradi.

Ketiga, menurut Muradi, secara politik konsolidasi politik di parlemen juga sudah selesai. Hal ini mengingat Partai Gerindra dan Demokrat sudah mulai merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Hanya 1 partai saja yang di luar pemerintahan, yakni PKS,” ujar Muradi.

Keempat, lanjut Muradi, dari sudut pemberitaan, pola media mainstream sudah tidak terpolarisasi lagi, sehingga tidak ada target menggagalkan pelantikan.

“Media-media mainstream hanya akan menampilkan berbagai evaluasi atau kritik untuk diangkat ke publik,” ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X