4 Alasan Pelantikan Presiden Diprediksi Berjalan Aman

Kompas.com - 20/10/2019, 07:27 WIB
Foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin Dok.SETNEGFoto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, di Gedung MPR/DPR pada Minggu (20/9/2019) siang ini diyakini berjalan aman dan lancar.

Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Bandung, Muradi, memaparkan setidaknya ada 4 alasan yang membuat acara kenegaraan tersebut bakal berlangsung kondusif.

Pertama, titik kulminasi massa sudah selesai pada 30 November sampai 1 Oktober yang lalu.

“Karenanya tidak akan ada lagi kulminasi massa di Jakarta pada hari ini” kata Muradi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10/2019) malam.

Kedua, lanjut Muradi, soal ancaman teror dalam tiga bulan terakhir juga sudah dilakukan antisipasi dengan penyisiran, sehingga potensi para teroris melakukan aksi bom dan sebagainya terbilang kecil.

“Terkait kasus terakhir penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, polisi juga telah melakukan penyisiran para teroris ini," kata Muradi.

Ketiga, menurut Muradi, secara politik konsolidasi politik di parlemen juga sudah selesai. Hal ini mengingat Partai Gerindra dan Demokrat sudah mulai merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Hanya 1 partai saja yang di luar pemerintahan, yakni PKS,” ujar Muradi.

Keempat, lanjut Muradi, dari sudut pemberitaan, pola media mainstream sudah tidak terpolarisasi lagi, sehingga tidak ada target menggagalkan pelantikan.

“Media-media mainstream hanya akan menampilkan berbagai evaluasi atau kritik untuk diangkat ke publik,” ujarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X