Pegiat Antikorupsi Layangkan Surat ke Jokowi Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 19/10/2019, 20:10 WIB
Korban penyerangan air keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam tanggapannya Novel mengatakan hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diharapkan dapat mengungkap siapa pelaku kasus penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKorban penyerangan air keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam tanggapannya Novel mengatakan hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diharapkan dapat mengungkap siapa pelaku kasus penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegiat antikorupsi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk meminta dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus yang dialami penyelidik senior KPK Novel Baswedan.

Pegiat antikorupsi yang membuat surat ini antara lain Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Direktur YLBHI Asfinawati, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Direktur Amnesty International Usman Hamid, dan Koordinator KontraS Yati Andriyani.

"Saya kira hanya dengan tim pencari fakta yang independen yang dibentuk oleh presiden, maka kasus Novel bisa dibuka," ujar Usman Hamid dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Usman menambahkan, pegiat antikorupsi ini menilai investigasi atas kasus Novel Baswedan yang dilakukan Kepolisian berjalan lamban dan tidak lazim yang mungkin disebabkan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: Tenggat 3 Bulan Habis, Kasus Novel Baswedan Masih Gelap

Komnas HAM, lanjutnya, juga mengkonfirmasi hal ini dalam laporan pemantauannya, bahwa terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepolisian.

"Independensi dan transparansi penyelidikan ini harus dipastikan karena terdapat dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini," sambung Usman.

Ia juga menyampaikan, pegiat antikorupsi pun menuntut Jokowi segera memberlakukan undang-undang khusus untuk melindungi para pembela HAM, termasuk di sektor antikorupsi.

Diketahui, Sabtu (19/10/2019) merupakan batas waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi tim teknis Polri untuk mengungkap peristiwa yang terjadi pada 11 April 2017 lalu setelah berakhirnya tugas Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk Polri.

Baca juga: Polri Ungkap Alasan Tim Teknis Kasus Novel Baswedan Terkesan Tertutup

TGPF telah menyelesaikan masa kerjanya selama enam bulan yang berakhir pada 8 Juli 2019. Dalam konferensi pers ketika itu, TGPF belum juga berhasil menemukan titik terang pelaku penyerang Novel.

TGPF kemudian merekomendasikan Polri membentuk tim teknis lapangan yang bertugas mengungkap kasus penyerangan Novel.

Adapun tim teknis kasus Novel diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta.

Kerja tim dibagi ke dalam beberapa sub-tim, yang terdiri dari penyelidik, penyidik, interogator, surveillance, siber, Inafis, laboratorium forensik (Labfor), serta analisa dan evaluasi (anev).

Tim yang dibentuk pada 3 Agustus 2019 itu mempelajari sekitar 1.700 halaman dalam laporan temuan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X