Kompas.com - 19/10/2019, 19:39 WIB
Anggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIAnggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meyakini perancangan Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo tidak alot. Meski demikian, ia melihat ada situasi yang berbeda dibandingkan periode pertama Jokowi.

"Enggak ada alot. Cuma kan memang banyak hal. Karena ada berbeda dengan 2014, kalau 2014 kan Pak Jokowi baru pertama. Kalau ini kan beliau sudah presiden dapat begitu banyak masukan. Ingatkan, waktu di Seribu Rasa Pak Jokowi juga berpidato mengatakan silakan kalau ada yang ingin ajukan aspirasi usulan segala macam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Sabtu (19/10/2019).

"Makanya kan banyak yang mengajukan semuanya harus dibahas dipertimbangkan oleh presiden tapi kan tempatnya terbatas," lanjut Arsul.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Misalnya, kata Arsul, satu pos kementerian ada yang mengusulkan diisi orang nonpartai. Namun, di sisi lain bisa saja ada yang mengusulkan sebaliknya.

"Katakanlah parpol yang ingin punya aspirasi di situ kan. Itu kan hal yang sama-sama harus dipertimbangkan begitu. Makanya PPP enggak mau pusing kita pasrah sajalah sudah," katanya.

Ia menilai Jokowi sudah merampungkan nomenklatur-nomenklatur kementerian. Selain itu, daftar para calon menteri juga diyakininya sudah disusun Jokowi.

Baca juga: Jika Tak Jadi Menteri Lagi, Budi Karya Mau Jualan Pempek

"Tetapi bisa jadi belum tunggal. Masih bisa si A atau si B. Mungkin saja, mungkin saja kemungkinan itu kan ada. Cuma kan yang tahu Pak Jokowi. Soal kabinet yang tahu Pak Jokowi," kata dia.

Secara prinsip partai, kata Arsul, PPP menyerahkan penentuan menteri ke Jokowi langsung. PPP mempersilakan Jokowi memilih siapapun kader PPP yang dianggap patut menjadi menterinya.

"Jadi tidak harus misalkan sekjennya atau ketua umumnya atau siapa. Posisinya begitu kalau PPP," kata dia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq Shihab Dilanjutkan Siang Ini

Sidang Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq Shihab Dilanjutkan Siang Ini

Nasional
Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

Nasional
Kakorlantas: Volume Kendaraan ke Jabodetabek Masih Normal

Kakorlantas: Volume Kendaraan ke Jabodetabek Masih Normal

Nasional
'Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan'

"Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan"

Nasional
Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Nasional
Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X