Kata Sekjen PPP, Pembentukan Kabinet Jokowi di Tahun 2014 Beda dengan Sekarang

Kompas.com - 19/10/2019, 19:39 WIB
Anggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIAnggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meyakini perancangan Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo tidak alot. Meski demikian, ia melihat ada situasi yang berbeda dibandingkan periode pertama Jokowi.

"Enggak ada alot. Cuma kan memang banyak hal. Karena ada berbeda dengan 2014, kalau 2014 kan Pak Jokowi baru pertama. Kalau ini kan beliau sudah presiden dapat begitu banyak masukan. Ingatkan, waktu di Seribu Rasa Pak Jokowi juga berpidato mengatakan silakan kalau ada yang ingin ajukan aspirasi usulan segala macam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Sabtu (19/10/2019).

"Makanya kan banyak yang mengajukan semuanya harus dibahas dipertimbangkan oleh presiden tapi kan tempatnya terbatas," lanjut Arsul.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Misalnya, kata Arsul, satu pos kementerian ada yang mengusulkan diisi orang nonpartai. Namun, di sisi lain bisa saja ada yang mengusulkan sebaliknya.

"Katakanlah parpol yang ingin punya aspirasi di situ kan. Itu kan hal yang sama-sama harus dipertimbangkan begitu. Makanya PPP enggak mau pusing kita pasrah sajalah sudah," katanya.

Ia menilai Jokowi sudah merampungkan nomenklatur-nomenklatur kementerian. Selain itu, daftar para calon menteri juga diyakininya sudah disusun Jokowi.

Baca juga: Jika Tak Jadi Menteri Lagi, Budi Karya Mau Jualan Pempek

"Tetapi bisa jadi belum tunggal. Masih bisa si A atau si B. Mungkin saja, mungkin saja kemungkinan itu kan ada. Cuma kan yang tahu Pak Jokowi. Soal kabinet yang tahu Pak Jokowi," kata dia.

Secara prinsip partai, kata Arsul, PPP menyerahkan penentuan menteri ke Jokowi langsung. PPP mempersilakan Jokowi memilih siapapun kader PPP yang dianggap patut menjadi menterinya.

"Jadi tidak harus misalkan sekjennya atau ketua umumnya atau siapa. Posisinya begitu kalau PPP," kata dia



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Nasional
DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

Nasional
Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Nasional
Mendes Terbitkan Peraturan soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Mendes Terbitkan Peraturan soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X