Kata Sekjen PPP, Pembentukan Kabinet Jokowi di Tahun 2014 Beda dengan Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meyakini perancangan Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo tidak alot. Meski demikian, ia melihat ada situasi yang berbeda dibandingkan periode pertama Jokowi.

"Enggak ada alot. Cuma kan memang banyak hal. Karena ada berbeda dengan 2014, kalau 2014 kan Pak Jokowi baru pertama. Kalau ini kan beliau sudah presiden dapat begitu banyak masukan. Ingatkan, waktu di Seribu Rasa Pak Jokowi juga berpidato mengatakan silakan kalau ada yang ingin ajukan aspirasi usulan segala macam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Sabtu (19/10/2019).

"Makanya kan banyak yang mengajukan semuanya harus dibahas dipertimbangkan oleh presiden tapi kan tempatnya terbatas," lanjut Arsul.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Misalnya, kata Arsul, satu pos kementerian ada yang mengusulkan diisi orang nonpartai. Namun, di sisi lain bisa saja ada yang mengusulkan sebaliknya.

"Katakanlah parpol yang ingin punya aspirasi di situ kan. Itu kan hal yang sama-sama harus dipertimbangkan begitu. Makanya PPP enggak mau pusing kita pasrah sajalah sudah," katanya.

Ia menilai Jokowi sudah merampungkan nomenklatur-nomenklatur kementerian. Selain itu, daftar para calon menteri juga diyakininya sudah disusun Jokowi.

Baca juga: Jika Tak Jadi Menteri Lagi, Budi Karya Mau Jualan Pempek

"Tetapi bisa jadi belum tunggal. Masih bisa si A atau si B. Mungkin saja, mungkin saja kemungkinan itu kan ada. Cuma kan yang tahu Pak Jokowi. Soal kabinet yang tahu Pak Jokowi," kata dia.

Secara prinsip partai, kata Arsul, PPP menyerahkan penentuan menteri ke Jokowi langsung. PPP mempersilakan Jokowi memilih siapapun kader PPP yang dianggap patut menjadi menterinya.

"Jadi tidak harus misalkan sekjennya atau ketua umumnya atau siapa. Posisinya begitu kalau PPP," kata dia