Kata Sekjen PPP, Pembentukan Kabinet Jokowi di Tahun 2014 Beda dengan Sekarang

Kompas.com - 19/10/2019, 19:39 WIB
Anggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIAnggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meyakini perancangan Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo tidak alot. Meski demikian, ia melihat ada situasi yang berbeda dibandingkan periode pertama Jokowi.

"Enggak ada alot. Cuma kan memang banyak hal. Karena ada berbeda dengan 2014, kalau 2014 kan Pak Jokowi baru pertama. Kalau ini kan beliau sudah presiden dapat begitu banyak masukan. Ingatkan, waktu di Seribu Rasa Pak Jokowi juga berpidato mengatakan silakan kalau ada yang ingin ajukan aspirasi usulan segala macam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Sabtu (19/10/2019).

"Makanya kan banyak yang mengajukan semuanya harus dibahas dipertimbangkan oleh presiden tapi kan tempatnya terbatas," lanjut Arsul.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Misalnya, kata Arsul, satu pos kementerian ada yang mengusulkan diisi orang nonpartai. Namun, di sisi lain bisa saja ada yang mengusulkan sebaliknya.

"Katakanlah parpol yang ingin punya aspirasi di situ kan. Itu kan hal yang sama-sama harus dipertimbangkan begitu. Makanya PPP enggak mau pusing kita pasrah sajalah sudah," katanya.

Ia menilai Jokowi sudah merampungkan nomenklatur-nomenklatur kementerian. Selain itu, daftar para calon menteri juga diyakininya sudah disusun Jokowi.

Baca juga: Jika Tak Jadi Menteri Lagi, Budi Karya Mau Jualan Pempek

"Tetapi bisa jadi belum tunggal. Masih bisa si A atau si B. Mungkin saja, mungkin saja kemungkinan itu kan ada. Cuma kan yang tahu Pak Jokowi. Soal kabinet yang tahu Pak Jokowi," kata dia.

Secara prinsip partai, kata Arsul, PPP menyerahkan penentuan menteri ke Jokowi langsung. PPP mempersilakan Jokowi memilih siapapun kader PPP yang dianggap patut menjadi menterinya.

"Jadi tidak harus misalkan sekjennya atau ketua umumnya atau siapa. Posisinya begitu kalau PPP," kata dia

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Nasional
Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Nasional
Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X