Pemerintah Jepang Utus Wamenlu Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Norihiro Nakayama dijadwalkan akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019).

Informasi tersebut berdasarkan keterangan tertulis Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, sebagaimana ditulis Antara.

Dalam keterangan tersebut, Norihiro akan melakukan kunjungan selama tiga hari di Indonesia, dari 19 hingga 21 Oktober.

Baca juga: Sehari Jelang Pelantikan Presiden, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

Kehadiran Nakayama dalam acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat Jepang.

Indonesia dan Jepang telah menikmati hubungan diplomatik sejak 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian di antara kedua negara.

Pada tahun yang sama, RI dan Jepang juga menandatangani Perjanjian Pampasan Perang.

Hubungan bilateral kedua negara meliputi banyak sektor, mulai dari investasi, perdagangan, pariwisata, hingga kebudayaan.

Di Indonesia, pemerintah Jepang memiliki sejumlah kantor perwakilan, termasuk Kedutaan Besar di Jakarta, dan beberapa Konsulat Jenderal di Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Pada 2017, Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Indonesia dan membahas sejumlah kerja sama dengan Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana tercatat di laman resmi presidenri.go.id, keduanya membahas kesepakatan kerja sama dalam konteks Two Plus Two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang akan dilakukan pada tahun yang sama.

Baca juga: Fakta Baru Aksi Teror Abdul Basith, Berencana Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Bom

Keduanya juga membahas pembukaan akses produk pertanian dan perikanan Indonesia ke Jepang, general review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.

Lalu, rencana peningkatan konektivitas udara melalui pembukaan jalur perdagangan, dan peningkatan kerja sama ekonomi.

Dibahas pula, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Jakarta-Surabaya, dan rencana kerja sama pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau terdepan Indonesia.