Pemerintah Jepang Utus Wamenlu Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 19/10/2019, 12:46 WIB
Mobil delegasi tamu negara untuk acara  pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin terparkir di halaman Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pelantikan presiden dan wakil Presiden periode 2019-2024 direncanakan akan dihadiri sejumlah kepala negara sahabat. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMobil delegasi tamu negara untuk acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin terparkir di halaman Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pelantikan presiden dan wakil Presiden periode 2019-2024 direncanakan akan dihadiri sejumlah kepala negara sahabat. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Norihiro Nakayama dijadwalkan akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019).

Informasi tersebut berdasarkan keterangan tertulis Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, sebagaimana ditulis Antara.

Dalam keterangan tersebut, Norihiro akan melakukan kunjungan selama tiga hari di Indonesia, dari 19 hingga 21 Oktober.

Baca juga: Sehari Jelang Pelantikan Presiden, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

Kehadiran Nakayama dalam acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat Jepang.

Indonesia dan Jepang telah menikmati hubungan diplomatik sejak 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian di antara kedua negara.

Pada tahun yang sama, RI dan Jepang juga menandatangani Perjanjian Pampasan Perang.

Hubungan bilateral kedua negara meliputi banyak sektor, mulai dari investasi, perdagangan, pariwisata, hingga kebudayaan.

Di Indonesia, pemerintah Jepang memiliki sejumlah kantor perwakilan, termasuk Kedutaan Besar di Jakarta, dan beberapa Konsulat Jenderal di Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Pada 2017, Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Indonesia dan membahas sejumlah kerja sama dengan Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana tercatat di laman resmi presidenri.go.id, keduanya membahas kesepakatan kerja sama dalam konteks Two Plus Two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang akan dilakukan pada tahun yang sama.

Baca juga: Fakta Baru Aksi Teror Abdul Basith, Berencana Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Bom

Keduanya juga membahas pembukaan akses produk pertanian dan perikanan Indonesia ke Jepang, general review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.

Lalu, rencana peningkatan konektivitas udara melalui pembukaan jalur perdagangan, dan peningkatan kerja sama ekonomi.

Dibahas pula, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Jakarta-Surabaya, dan rencana kerja sama pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau terdepan Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X