Ditanya Kasus Novel, Jokowi Malah Jawab soal Kabinet

Kompas.com - 18/10/2019, 22:09 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi terkait acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi terkait acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak menjawab pertanyaan soal kelanjutan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Jokowi lebih memilih merespons pertanyaan seputar penyusunan kabinet jilid II.

Hal itu terjadi setelah Jokowi bersilaturahim dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Awalnya, Jokowi menjelaskan kepada awak media mengenai acara silaturahim yang baru saja digelar. Kemudian, Jokowi menjawab soal evaluasi kerja selama lima tahun ini.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pak Jokowi Tahu Detail, Tak Bisa Dibohongi

Pertanyaan lalu berlanjut ke soal pengumuman kabinet baru. Jokowi meminta semua pihak bersabar. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pengumuman bisa dilakukan pada Minggu (20/10/2019) atau setelahnya.

"Mbok ya sabar. Paling sehari-dua hari, paling lama tiga hari, nanti kan juga tau. Kita (umumkan) mungkin bisa Minggu, tapi bisa juga Senin. Bisa Senin, tapi juga bisa Selasa," ujar dia.

Namun, ketika ditanya soal kasus Novel, Jokowi tak menjawab. Secara spesifik, wartawan bertanya mengenai tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Jokowi ke Kapolri untuk penuntasan kasus itu.

Tenggat waktu itu akan habis pada Sabtu (19/10/2019) besok. Namun, Jokowi tak menjawab pertanyaan itu. Ia justru kembali menyampaikan jawaban perihal pengumuman kabinet dan meminta masyarakat kembali bersabar.

"Nanti lah, tadi kan sudah saya sampaikan, nunggu, sabar-sabar," kata dia.

Baca juga: Membandingkan Kepuasan Masyarakat di Era Jokowi dan SBY...

Tiga bulan

Presiden Jokowi sebelumnya meminta tim teknis yang dibentuk kepolisian menuntaskan kasus Novel dalam 3 bulan. Hal itu disampaikan Jokowi Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

"Kalau kapolri kemarin sampaikan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan (TGPF)," kata Jokowi saat itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X