Kompas.com - 18/10/2019, 21:13 WIB
Ilustrasi Bendera WHO SHUTTERSTOCK.com/AKADESIGNIlustrasi Bendera WHO

KOMPAS.com – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) meminta masukan dari Indonesia terkait isu health security.

WHO menilai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Indonesia cukup berhasil.

“Kami meminta dukungan Indonesia dalam upaya menangani isu pelayanan kesehatan ini,” ujar Dirjen WHO, Thedros Adhanom Ghebrayesus, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/10/2019). 

Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Permintaan itu disampaikan Thedros kepada delegasi DPR RI yang diwakili Willy Aditya saat pertemuan bilateral dalam Sidang Parlemen Sedunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia, Rabu (16/10/2019) lalu.

Dirjen WHO itu mengatakan, informasi delegasi Indonesia penting bagi WHO untuk mendorong anggota IPU menerapkan pelayanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Apresiasi WHO 

Sementara itu, Willy mengatakan WHO mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sistem jaringan pengamanan kesehatan melalui SJSN, dalam hal ini BPJS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, BPJS telah mencakup 83,5 persen total populasi atau lebih dari 223 juta orang sejak diluncurkan pada 2013.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

“Empat puluh empat persen dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai oleh negara, serta anggaran pemerintah daerah untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran,” kata Willy.

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, 96 persen pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia juga telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke nasional.

Langkah itu, ia melanjutkan, juga berkontribusi dalam percepatan cakupan kesehatan secara universal.

Jaringan BPJS juga telah mencakup lebih dari 25.000 penyedia layanan kesehatan.

Perawatan untuk semua penyakit dan wabah, imbuh dia, termasuk penyakit menular juga ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Pemerintah Indonesia pun terus meningkatkan kualitas, akses, dan fasilitas layanan kesehatan. Lebih dari 75 persen perawatan kesehatan utama di Indonesia juga telah terakreditasi.

“Upaya memperkuat sistem kesehatan ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya,” kata legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Indonesia pimpin Foreign Policy and Global Health 

Willy mengatakan, Indonesia akan menjadi Ketua Forum Foreign Policy and Global Health pada  2020 yang bertema Affordable Health Care for All.

Oleh karena itu, Indonesia mengundang WHO untuk berpartisipasi dalam forum tersebut.

Dengan demikian, WHO bisa mendorong negara peserta menerapkan resolusi IPU terkait UHC.

Baca juga: DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya

WHO pun menyambut baik tawaran itu. Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mengundang pemerintah dan parlemen Indonesia untuk menghadiri Global Health Security Diplomacy for International Regulations (2005) pada 22-24 Maret 2020 di Maroko.

Pertemuan global tersebut akan membahas isu penyakit menular lintas negara dan senjata biologi dalam kerangka health security.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.