Kasus Bupati Indramayu, KPK Geledah 8 Lokasi Selama 2 Hari

Kompas.com - 18/10/2019, 20:41 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah total delapan lokasi di wilayah Indramayu dan Cirebon pada Kamis (17/10/2019) dan Jumat (18/10/2019).

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait proyek jalan yang menjerat Bupati Indramayu, Supendi.

"KPK melakukan penggeledahan dalam dua hari ini di Indramayu dan Cirebon," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Indramayu Sudah Diingatkan Ridwan Kamil

Pada hari Kamis, KPK menggeledah enam lokasi, yaitu rumah Supendi, Kepala Dinas PUPR Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Wempy Triyono, pengusaha Carsa AS, mantan Bupati Indramayu Irianto Mahfudz Sidik dan rumah saksi.

"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen proyek di Dinas PUPR. Dan uang Rp 20 juta dari rumah OMS (Omarsyah)," kata Febri.

Sementara, pada hari ini, KPK menggeledah kantor Supendi dan Dinas PUPR. 

"Tim masih di lapangan, update informasi akan kami sampaikan kembali," kata Febri.

Dalam kasus ini, Supendi diduga menerima total Rp 200 juta dari Carsa AS selaku kontraktor pelaksana proyek. Yaitu, Mei 2019 sejumlah Rp 100 juta yang digunakan untuk THR.

Serta 14 Oktober 2019 sebesar Rp 100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.

Sementara, Omarsyah diduga menerima fee berupa uang sebesar Rp 350 juta dalam dua tahap dan sepeda lipat merek Neo senilai Rp 20 juta.

Wempy diduga menerima fee sebesar Rp 560 juta dalam lima tahap pada bulan Agustus dan Oktober 2019.

Baca juga: Bupati Indramayu Ditangkap KPK, Ridwan Kamil: Korupsi Itu Musuh Investasi

KPK menduga uang yang diterima Omarsyah dan Wempy ini sewaktu-waktu bisa juga digunakan untuk kepentingan Supendi.

Pemberian uang dari Carsa tersebut merupakan fee atas pengurusan 7 proyek jalan di Dinas PUPR Indramayu.

Yaitu, pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, Jalan Rancasari, Jalan Pule, Jalan Lemah Ayu, Jalan Bondan-Kedungdongkal dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak. Nilai keseluruhan proyek itu mencapai Rp 15 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.