Pimpinan DPR Sepakati Jumlah Anggota Komisi 48-56 Orang

Kompas.com - 18/10/2019, 19:08 WIB
Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus di Ruang Komisi VII, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTOKetua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus di Ruang Komisi VII, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi telah menyepakati komposisi alat kelengkapan dewan ( AKD) dalam rapat konsultasi pengganti rapat bamus di Ruang Komisi VII, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Jumlah anggota pada 11 komisi disepakati yakni 48 sampai 56 anggota.

"Kami pimpinan DPR dan pimpinan fraksi sudah meyetujui komposisi jumlah anggota fraksi-fraksi pada komisi-komisi adalah antara 48 sampai 56 anggota," ujar Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai rapat konsultasi.

Baca juga: Pimpinan DPR Gelar Rapat Konsultasi, Bahas Komposisi AKD

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR menyetujui jumlah anggota fraksi pada MKD yakni 17 anggota.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) terdiri dari perwakilan dapil 80 orang, perwakilan pimpinan fraksi 9 orang, perwakilan pimpinan komisi 11 anggota.

"Jadi total ada 100 anggota," kata Puan.

Dengan ditetapkannya hasil kesepakatan tersebut, pimpinan DPR akan menetapkan jumlah komisi, komposisi anggota AKD, dan penetapan jumlah pimpinan AKD dalam rapat paripurna.

Baca juga: DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Rencananya, rapat paripurna akan digelar pada Selasa 22 Oktober 2019.

"Sehingga dalam Rapat Paripurna yang akan datang akan kita sampaikan kepada publik termasuk juga penetapan bidang tugas pimpinan DPR RI," ucap Puan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alat Pelindung Diri (APD) Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri (APD) Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X