Pimpinan DPR Sepakati Jumlah Anggota Komisi 48-56 Orang

Kompas.com - 18/10/2019, 19:08 WIB
Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus di Ruang Komisi VII, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTOKetua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus di Ruang Komisi VII, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi telah menyepakati komposisi alat kelengkapan dewan ( AKD) dalam rapat konsultasi pengganti rapat bamus di Ruang Komisi VII, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Jumlah anggota pada 11 komisi disepakati yakni 48 sampai 56 anggota.

"Kami pimpinan DPR dan pimpinan fraksi sudah meyetujui komposisi jumlah anggota fraksi-fraksi pada komisi-komisi adalah antara 48 sampai 56 anggota," ujar Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai rapat konsultasi.

Baca juga: Pimpinan DPR Gelar Rapat Konsultasi, Bahas Komposisi AKD

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR menyetujui jumlah anggota fraksi pada MKD yakni 17 anggota.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) terdiri dari perwakilan dapil 80 orang, perwakilan pimpinan fraksi 9 orang, perwakilan pimpinan komisi 11 anggota.

"Jadi total ada 100 anggota," kata Puan.

Dengan ditetapkannya hasil kesepakatan tersebut, pimpinan DPR akan menetapkan jumlah komisi, komposisi anggota AKD, dan penetapan jumlah pimpinan AKD dalam rapat paripurna.

Baca juga: DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Rencananya, rapat paripurna akan digelar pada Selasa 22 Oktober 2019.

"Sehingga dalam Rapat Paripurna yang akan datang akan kita sampaikan kepada publik termasuk juga penetapan bidang tugas pimpinan DPR RI," ucap Puan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X