Alasan Kalla Berani Jadi Saksi Jero Wacik dan Suryadharma Ali dalam Sidang

Kompas.com - 18/10/2019, 18:49 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Jusuf Kalla saat didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membocorkan alasan dirinya bersedia hadir menjadi saksi di pengadilan walaupun statusnya wakil presiden.

"Saya minta maaf juga, saya kadang-kadang jadi saksi di pengadilan walaupun wapres, untuk meringankan hukuman anak buah, menteri dan sebagainya," kata Kalla saat acara tradisi pengantar purnatugas Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diselenggarakan Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2019).

Kalla mengaku hanya ingin menyampaikan yang ia ketahui terkait persoalan hukum yang diperkarakandi pengadilan. Ini ia lakukan demi anak buahnya.

"Kenapa saya buat begitu (bersaksi di pengadilan), itu adalah untuk menjaga anak buah yang tidak seperti itu kenyataannya sehingga menimbulkan solidaritas dan keberanian," kata dia.

"Kalau pejabat semua takut (hadir di pengadilan), siapa yang bisa memerintah negeri ini kalau pejabat ini takut?" ucap Kalla lagi.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Adapun Kalla beberapa kali hadir dalam pengadilan sebagai saksi saat menjabat sebagai wakil presiden.

Dia pernah hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali (PK) mantan Menteri Agama, Suryadhrama Ali pada Juli 2018 atas kasus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kemudian, pada Agustus 2018, Kalla hadir menjadi saksi dalam sidang permohonan PK yang diajukan mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik atas kasus penyalahgunaan dana operasional.

"Memang saya sering mengganggu, kadang juga telepon kapolri atau bareskrim, (tanya) itu (kasus) bagaimana seperti itu? Tetapi hal itu (bersaksi) saya lakukan obyektif. Kalau memang bersalah, silakan (hukum)," kata dia.

Baca juga: Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Masa jabatan Jusuf Kalla segera berakhir seiring dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Sebagai tanda perpisahan dan terima kasih, Polri melepas Jusuf Kalla dengan acara purnatugas yang menghadirkan beberapa prosesi dari jajaran kepolisian pada Jumat (18/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Kalla juga sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X