Alasan Kalla Berani Jadi Saksi Jero Wacik dan Suryadharma Ali dalam Sidang

Kompas.com - 18/10/2019, 18:49 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Jusuf Kalla saat didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membocorkan alasan dirinya bersedia hadir menjadi saksi di pengadilan walaupun statusnya wakil presiden.

"Saya minta maaf juga, saya kadang-kadang jadi saksi di pengadilan walaupun wapres, untuk meringankan hukuman anak buah, menteri dan sebagainya," kata Kalla saat acara tradisi pengantar purnatugas Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diselenggarakan Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2019).

Kalla mengaku hanya ingin menyampaikan yang ia ketahui terkait persoalan hukum yang diperkarakandi pengadilan. Ini ia lakukan demi anak buahnya.

"Kenapa saya buat begitu (bersaksi di pengadilan), itu adalah untuk menjaga anak buah yang tidak seperti itu kenyataannya sehingga menimbulkan solidaritas dan keberanian," kata dia.

"Kalau pejabat semua takut (hadir di pengadilan), siapa yang bisa memerintah negeri ini kalau pejabat ini takut?" ucap Kalla lagi.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Adapun Kalla beberapa kali hadir dalam pengadilan sebagai saksi saat menjabat sebagai wakil presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pernah hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali (PK) mantan Menteri Agama, Suryadhrama Ali pada Juli 2018 atas kasus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kemudian, pada Agustus 2018, Kalla hadir menjadi saksi dalam sidang permohonan PK yang diajukan mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik atas kasus penyalahgunaan dana operasional.

"Memang saya sering mengganggu, kadang juga telepon kapolri atau bareskrim, (tanya) itu (kasus) bagaimana seperti itu? Tetapi hal itu (bersaksi) saya lakukan obyektif. Kalau memang bersalah, silakan (hukum)," kata dia.

Baca juga: Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Masa jabatan Jusuf Kalla segera berakhir seiring dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Sebagai tanda perpisahan dan terima kasih, Polri melepas Jusuf Kalla dengan acara purnatugas yang menghadirkan beberapa prosesi dari jajaran kepolisian pada Jumat (18/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Kalla juga sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.