Kompas.com - 18/10/2019, 18:49 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Jusuf Kalla saat didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membocorkan alasan dirinya bersedia hadir menjadi saksi di pengadilan walaupun statusnya wakil presiden.

"Saya minta maaf juga, saya kadang-kadang jadi saksi di pengadilan walaupun wapres, untuk meringankan hukuman anak buah, menteri dan sebagainya," kata Kalla saat acara tradisi pengantar purnatugas Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diselenggarakan Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2019).

Kalla mengaku hanya ingin menyampaikan yang ia ketahui terkait persoalan hukum yang diperkarakandi pengadilan. Ini ia lakukan demi anak buahnya.

"Kenapa saya buat begitu (bersaksi di pengadilan), itu adalah untuk menjaga anak buah yang tidak seperti itu kenyataannya sehingga menimbulkan solidaritas dan keberanian," kata dia.

"Kalau pejabat semua takut (hadir di pengadilan), siapa yang bisa memerintah negeri ini kalau pejabat ini takut?" ucap Kalla lagi.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Adapun Kalla beberapa kali hadir dalam pengadilan sebagai saksi saat menjabat sebagai wakil presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pernah hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali (PK) mantan Menteri Agama, Suryadhrama Ali pada Juli 2018 atas kasus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kemudian, pada Agustus 2018, Kalla hadir menjadi saksi dalam sidang permohonan PK yang diajukan mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik atas kasus penyalahgunaan dana operasional.

"Memang saya sering mengganggu, kadang juga telepon kapolri atau bareskrim, (tanya) itu (kasus) bagaimana seperti itu? Tetapi hal itu (bersaksi) saya lakukan obyektif. Kalau memang bersalah, silakan (hukum)," kata dia.

Baca juga: Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Masa jabatan Jusuf Kalla segera berakhir seiring dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Sebagai tanda perpisahan dan terima kasih, Polri melepas Jusuf Kalla dengan acara purnatugas yang menghadirkan beberapa prosesi dari jajaran kepolisian pada Jumat (18/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Kalla juga sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.