RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Jokowi Diminta Tunjuk Menteri yang Peduli HAM

Kompas.com - 18/10/2019, 17:28 WIB
Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat konferensi pers terkait kondisi Faisal Amir di RS Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKomisioner Komnas HAM Amiruddin saat konferensi pers terkait kondisi Faisal Amir di RS Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai perlu memilih menteri yang peduli terhadap HAM untuk periode berikutnya. Itu agar keterpilihan Indonesia dalam Dewan HAM PBB menjadi lebih bermakna. 

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab terkait terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Presiden juga perlu menunjuk menteri-menteri baru yang peduli dan ramah pada HAM serta tidak bermasalah pada HAM agar keanggotaan RI dalam Dewan HAM menjadi lebih bermakna secara nasional dan internasional," kata Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: 174 Negara Pilih Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Amiruddin menilai bahwa terpilihnya Indonesia tersebut dapat menjadi modal bangsa ini memperbaiki kondisi HAM dalam negeri.

"Ini langkah baik. Yang akan menjadi modal Indonesia untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, publik dapat menagih tanggung jawab pemerintah terhadap HAM secara lebih intens.

Ia menuturkan bahwa terpilihnya Indonesia membuat presiden memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan pemajuan HAM dalam negeri.

"Dengan menjadi anggota HAM, tanggung jawab kian besar di pundak presiden untuk menunaikan kewajibannya untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM di dalam negeri," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, prestasi kembali diukir oleh Indonesia dengan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 mendatang.

Baca juga: Duduk di Dewan HAM PBB, Indonesia Juga Harus Perbaiki Kondisi HAM Dalam Negeri

Indonesia memperoleh posisi itu setelah mengantongi 174 suara dalam pemilihan yang dilaksanakan di markas besar PBB di New York, Kamis (17/10/2019).

"Pagi hari ini waktu New York, Indonesia dapat memenangkan kompetisi dan ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB," terang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia," terang Menlu Retno seperti dikutip Antara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X