Komnas HAM Dapat Laporan 5 Warga Nduga di Papua Tewas, Diduga Dibunuh Tentara

Kompas.com - 18/10/2019, 17:08 WIB
Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait kerusuhan di Wamena, Papua, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomnas HAM menggelar konferensi pers terkait kerusuhan di Wamena, Papua, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menemukan ada lima warga Papua yang diduga tewas akibat konflik di Kabupaten Nduga saat terakhir mereka berkunjung ke sana.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut berdasarkan laporan yang diterima saat Komnas HAM mengunjungi Papua pada 13-17 Oktober 2019.

"Pengadu melapor kepada kami saat Komnas HAM ke Papua. Pengadu sudah cek ke lapangan, lima orang ini diduga tewas dan sudah dikebumikan di wilayah Mbua, Kabupaten Nduga. Ada kemungkinan mereka adalah pengungsi dari konflik di Nduga Desember 2018 lalu," ujar Beka dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Beka menjelaskan, dari informasi yang dihimpun oleh Komnas HAM dan laporan dari pengadu, lima orang tersebut tewas diduga dibunuh oleh tentara.

Baca juga: Baku Tembak dengan KKB di Wamena, Jalur Habema ke Nduga Dibatasi

Kendati demikian, ia mengakui informasi tersebut belum 100 persen terkonfirmasi karena belum ada verifikasi dari aparat keamanan di Papua.

"Informasinya dibunuh tentara. Tetapi ini juga harus dipastikan kembali dan kami meminta kerja sama Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) kalau ada pengaduan yang masuk," ujar Beka.

"Pangdam juga berkomitmen apabila ada pengaduan, mereka akan menyelidiki dan menyiapkan tim hukum," tuturnya.

Beka menjelaskan, dari paparan informan yang diterima Komnas HAM, lima orang tersebut telah dikebumikan di daerah Mbua, Kabupaten Nduga, Papua.

"Ada beberapa barang yang ditemukan, contohnya ada lima batang pohon yang tertancap di tanah, ada kaos kaki, diduga milik aparat. Tindak lanjutnya kami sudah sampaikan ke Pangdam, jawabanya menunggu ada pengaduan resmi," kata dia.

Baca juga: Ada Info Pergerakan KKB dari Nduga, Anggota TNI Disebar, Termasuk di Freeport

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 di Gunung Kabo.

Sampai saat ini, situasi Nduga tidak aman dan telah memakan korban jiwa yang cukup banyak.

Konflik yang terjadi adalah antara personel TNI-Polri dengan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hal ini membuat masyarakat Nduga sendiri menjadi korban.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Nasional
KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

Nasional
Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Nasional
Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Nasional
Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Nasional
PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

Nasional
9 Bulan Pandemi, Jokowi Klaim Sinyal Positif Ekonomi Semakin Jelas

9 Bulan Pandemi, Jokowi Klaim Sinyal Positif Ekonomi Semakin Jelas

Nasional
Bareskrim Tangkap Ustaz Maaher At-Thuwailibi atas Tuduhan Menyebar Kebencian

Bareskrim Tangkap Ustaz Maaher At-Thuwailibi atas Tuduhan Menyebar Kebencian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X