Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Dapat Laporan 5 Warga Nduga di Papua Tewas, Diduga Dibunuh Tentara

Kompas.com - 18/10/2019, 17:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan ada lima warga Papua yang diduga tewas akibat konflik di Kabupaten Nduga saat terakhir mereka berkunjung ke sana.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut berdasarkan laporan yang diterima saat Komnas HAM mengunjungi Papua pada 13-17 Oktober 2019.

"Pengadu melapor kepada kami saat Komnas HAM ke Papua. Pengadu sudah cek ke lapangan, lima orang ini diduga tewas dan sudah dikebumikan di wilayah Mbua, Kabupaten Nduga. Ada kemungkinan mereka adalah pengungsi dari konflik di Nduga Desember 2018 lalu," ujar Beka dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Beka menjelaskan, dari informasi yang dihimpun oleh Komnas HAM dan laporan dari pengadu, lima orang tersebut tewas diduga dibunuh oleh tentara.

Baca juga: Baku Tembak dengan KKB di Wamena, Jalur Habema ke Nduga Dibatasi

Kendati demikian, ia mengakui informasi tersebut belum 100 persen terkonfirmasi karena belum ada verifikasi dari aparat keamanan di Papua.

"Informasinya dibunuh tentara. Tetapi ini juga harus dipastikan kembali dan kami meminta kerja sama Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) kalau ada pengaduan yang masuk," ujar Beka.

"Pangdam juga berkomitmen apabila ada pengaduan, mereka akan menyelidiki dan menyiapkan tim hukum," tuturnya.

Beka menjelaskan, dari paparan informan yang diterima Komnas HAM, lima orang tersebut telah dikebumikan di daerah Mbua, Kabupaten Nduga, Papua.

"Ada beberapa barang yang ditemukan, contohnya ada lima batang pohon yang tertancap di tanah, ada kaos kaki, diduga milik aparat. Tindak lanjutnya kami sudah sampaikan ke Pangdam, jawabanya menunggu ada pengaduan resmi," kata dia.

Baca juga: Ada Info Pergerakan KKB dari Nduga, Anggota TNI Disebar, Termasuk di Freeport

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 di Gunung Kabo.

Sampai saat ini, situasi Nduga tidak aman dan telah memakan korban jiwa yang cukup banyak.

Konflik yang terjadi adalah antara personel TNI-Polri dengan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hal ini membuat masyarakat Nduga sendiri menjadi korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com